Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto resmi memberikan Surat Keterangan (SK) Perhutanan Sosial dalam deklarasi Gerakan Masyarakat Perhutani Nasional Indonesia Prabowo-Gibran di Gor Soekarno Hatta, Blitar, Jawa Timur.
Dalam sambutannya, ia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani Indonesia. Sebab, Prabowo menilai petani Indonesia sudah lama tidak diperhatikan oleh negara.
“Petani Indonesia sudah lama kurang diperhatikan dan dibela, padahal tanpa petani bangsa Indonesia tidak bisa merdeka, karena petani menghadirkan pangan, menghadirkan makanan,” kata Prabowo di GOR Soekarno Hatta, Blitar, Jawa Timur, Minggu (17/12/2023).
“Tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa makanan, saya paling mengerti karena dulu saya prajurit,” sambung dia.
Prabowo melanjutkan, nantinya petani Indonesia harus menjadi petani yang modern agar bisa menjadi negara-negara lain.
“Jangan pas-pasan terus, kalau kita memimpin kita ingin seperti negara lain. Negara lain saya lihat sendiri pagi pergi ke ladang pakai mobil, habis dari ladang mandi, ke kota pakai mobil,” tutur Prabowo.
Untuk itu, Ia berjanji jika terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 pihaknya akan berjuang memakmurkan petani agar dapat hidup sesuai jerih payahnya yang dirasakannya.
“Pupuk harus tersedia, dan tidak boleh banyak tangan, pupuk harus langsung ke petani, demikian juga benih, pestisida, semua sarana untuk bantu petani karena saya bilang petani patriot pejuang untuk menghasilkan pangan di Indoensia,” tandasnya.
Adapun Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) juga sudah meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial sebelum memutuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan menjadi Peraturan Pemerintah untuk diberlakukan sebagai regulasi.
Ketua Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan mengatakan pemberlakuan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan akan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 6 juta masyarakat mulai dari buruh, petani tembakau, petani cengkeh, pedagang/peritel, serta pelaku industri kreatif.
“Kami meminta agar tidak tergesa memutuskan aturan tersebut dengan mempertimbangkan dampak sosial yang akan timbul dari pengaturan tersebut. Jika pasal-pasal tembakau di RPP tersebut diberlakukan, ancaman terhadap keberlangsungan IHT sangat nyata dan signifikan,” ujar Henry dalam pernyataannya, Minggu (10/12/2023) lalu.
Pemerintah saat ini tengah menyusun draf atau Rancangan Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan (RPP Kesehatan).
Rencananya, RPP itu akan memuat sejumlah pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau yang dinilai bakal mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).
Menurut dia, sebaiknya aturan bagi produk tembakau dikeluarkan dari RPP Kesehatan dan diatur dalam peraturan sendiri.
Bagi GAPPRI, lanjutnya, pengaturan yang saat ini pun dirasa sudah berat karena kenaikan tarif cukai berdampak terutama susutnya produksi di golongan I selain itu juga banyaknya pabrik yang tutup dari 4.669 unit usaha di tahun 2007 menjadi 1.100 di tahun 2022.
Sementara dari sisi pelaku UMKM khususnya, Ahmad sebagai salah satu pemilik warkop di Depok menilai bahwa aturan pelarangan tembakau itu akan memangkas sebagian omzetnya, terutama dari sisi penjualan rokok.
“Kalau aturan pemerintah (Kementerian Kesehatan) mengenai larangan penjualan rokok itu dilakukan, maka pemasukan kami menurun drastis. Karena memang yang identik dari usaha kami itu,” kata Ahmad.
Dia mengungkapkan, penjualan terbanyak di warkopnya masih disumbang oleh penjualan rokok, yang dijual secara eceran. Karenanya, Ahmad meminta agar pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dapat memberikan solusi yang tepat bagi pelaku usaha, untuk mempertahankan keberlangsungan usaha mereka.
“Kalau kita tidak bisa menjual rokok secara eceran, apa solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah (Kementerian Kesehatan) agar omzet kita tetap? Harusnya pemerintah itu memberikan solusi dan harapan bagi kami untuk bisa menjaga keberlangsungan usaha kami,” ujarnya.
