Data Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP) mengungkapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang paling diuntungkan dalam berbagai kasus penyelewengan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menyebutkan, jumlah penyelewengan yang menguntungkan paslon tersebut melebihi 50% dari total temuan kasus. Dari 109 kasus penyelewengan ASN, 64 kasus terindikasi menguntungkan paslon usungan Koalisi Indonesia Maju tersebut.
“Dari kecurangan-kecurangan yang ada. Itu kan (paling menguntungkan) paslon nomor 2, Prabowo Gibran, Ada 64 kasus gitu kan, Baik langsung walaupun nggak langsung dia diuntungkan dari praktik-praktik kecurangan yang ada,” kata Gufron pada Rilis Data Penyimpangan Aparatur Negara Dalam Pemilu 2024 bertajuk “Darurat Kejahatan Pemilu” di Jakarta, dikutip Jumat (7/2/2024).
Selain palon nomor 2, secara rinci data tersebut menunjukkan 15 kasus menguntungkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD, 8 kasus menguntungkan caleg DPR RI, dan 4 kasus lainnya menguntungkan caleg DPD RI.
Lebih lanjut, aktivis HAM tersebut menyatakan banyaknya praktik penyalahgunaan jabatan oleh capres nomor 2, Prabowo Subianto dalam mengemban tugasnya sebagai menteri pertahanan (menhan). Ia menilai, Prabowo telah memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas jabatannya tersebut sebagai roda untuk menuju Pilpres 2024.
“Ada program rumah, anggaran dari Kemhan. Kemudian pelaksanaannya melalui Universitas Pertahanan,” ujar Gufron.
Lebih lanjut, Gufron juga menyinggung pertemuan Prabowo dengan petani di Sumedang, Jawa Barat. Menurutnya, jelas hal tersebut tidak beririsan dengan ranah Prabowo di Kementerian Pertahanan.
“Dia (Prabowo) akan bahas, bicara tentang keamanan pangan gitu kan. Dari sisi isu kan jelas nggak ada relevansinya. Apa relevansi antara pangan dengan tugas-tugas dia sebagai menhan, tapi karena dia masih menjabat sebagai menteri pertahanan. Nah, jabatannya itulah yang kemudian menjadi ruang untuk dia memanfaatkan kegiatan-kegiatan kementerian dan lembaga,” bebernya.
Sebelumnya diduga Prabowo Subianto telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek pembangunan sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Pasalnya, kedua proyek tersebut didanai oleh Kementerian Pertahanan dan dijalankan melalui Universitas Pertahanan dengan dalih program pengabdian kepada masyarakat.
Anggaran untuk kedua proyek ini kemudian dinilai oleh sejumlah pihak sebagai akal-akalan Prabowo menuju Pemilu 2024, mengingat nihilnya pengeluaran tersebut dalam rencana APBN yang ditujukan untuk menghasilkan output strategis pada fungsi pertahanan pada 2024 meliputi: Operasi Militer Selain Perang (OMSP), pembangunan rumah dinas prajurit, pengadaan alutsista, pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista, dan pembangunan pengadaan sarana prasarana pertahanan.
