Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan tindakan pemecatan terhadap 249 tenaga kesehatan (nakes) di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai demo menuntut kenaikan gaji dan penambahan kuota PPPK, menunjukkan sikap pemerintah yang tidak siap menerima kritik.
“Pemecatan nakes usai demonstrasi ini menunjukkan pemerintah anti kritik, serta tak menghargai kontribusi nakes dalam menjaga kesehatan nasional,” ujar Netty dalam keterangan resminya kepada Inilah.com, diterima di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).
Legislator PKS ini berharap, kejadian tersebut harus menjadi alarm dan ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.
“Harus ada perhatian pemerintah pusat atas kejadian tesebut. Jika tidak, maka pemerintah pusat dapat dianggap melanggengkan kesewenang-wenangan. Hal ini dapat membuat masyarakat enggan bersuara karena takut, akan pemecatan dan sanksi sejenisnya,” tegasnya.
Ia menyebut pengangkatan nakes menjadi PPPK, memang wewenang pemerintah daerah (Pemda), namun bukan berarti pemerintah pusat mendiamkan tindakan pemecatan yang sewenang-wenang.
“Pemerintah pusat tidak boleh bungkam. Apalagi yang dituntut oleh nakes ini, merupakan hal yang wajar dan seharusnya mereka dapatkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, dirinya juga meminta agar Kementerian Kesehatan dapat turun tangan, untuk menjembatani antara Pemda Manggarai dan nakes yang dipecat untuk menemukan solusi bersama.
“Pemerintah harus dapat membatalkan pemecatan tersebut, karena akan menjadi preseden buruk atas kebebasan bersuara, terutama dari para nakes yang bekerja di bawah pemda langsung,” ucap Netty.
“Pemerintah pusat perlu terus memonitor kasus pemecatan nakes di Manggarai ini, agar tidak terjadi kasus serupa di daerah lainnya,” sambungnya.
Ia menegaskan nakes merupakan aset negara yang telah memberikan kontribusi besar dalam pelayanan kesehatan. Kasus ini harus terus dimonitor agar jangan sampai terjadi di daerah lain. “Pemda tidak boleh gegabah mengambil keputusan pemecatan,” tandasnya.
