Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mempertanyakan adanya 162 konsesi tambang di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebaiknya tunda proyeknya.
Dia mengatakan, seluruh menteri terkait, yakni Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, perlu membangun koordinasi dengan lebih intensif terkait dugaan lahan konsesi di wilayah IKN. “Perpindahan IKN ini secara hukum harus ditunda pelaksanaannya, hingga masalah ini benar-benar jelas. Masak Ibu Kota Negara serobot lahan orang,” tegas Mulyanto, dikutip Sabtu (29/1/2022).
Mulyanto menegaskan, kisruh lahan konsesi ini menandakan ada masalah di tahap pembahasan RUU IKN. “Ibaratnya mau buka warung tapi lapaknya masih punya orang lain. Sangat tidak elok,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Jumat (28/1/2022).
Di internal pemerintahan Jokowi, kata dia, terjadi miskomunikasi antar-kementerian terkait, dan lemah koordinasi. “Kejadian ini semakin menguatkan alasan PKS menolak UU IKN. PKS menilai ada banyak hal yang dipaksakan, dan bila ini diteruskan akan menimbulkan masalah baru demudian hari,” tutur Mulyanto.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku tidak mengetahui sebagian lahan di Ibu Kota Negara (IKN) merupakan wilayah konsesi tambang yang masih berlaku.
Dia mengira konsesi tambang yang dipegang sejumlah perusahaan merupakan izin lama yang telah diselesaikan. Menurut catatan LSM Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan PLTU batu bara yang berada di atas wilayah total kawasan IKN.
JATAM juga mendata setidaknya ada lebih dari 50 nama politikus terkait kepemilikan konsesi di lokasi IKN. Sementara, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada sebanyak 73.584 hektare konsesi tambang batu bara di wilayah IKN. “Kalau masih aktif berarti akan ada kompensasi yang harus dikeluarkan pemerintah bagi pemilik izin tambang, kalau mau diambil sebagai wilayah IKN.” “Ini berarti akan ada tambahan biaya lagi bagi pembangunan IKN.”
“Lagi-lagi kasihan rakyat yang APBN-nya dipakai untuk pembangunan IKN yang sebenarnya tidak urgen untuk saat ini,” papar Mulyanto.
