Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian meminta aparat penegak hukum untuk berani menolak menjadi alat politik, dengan mengamodasi kepentingan suatu kelompok atau segelintir elite. Apalagi menjadikan hukum menjadi komoditas untuk menjegal peluang seseorang.
Menurutnya, potensi penjegalan bukan hanya isapan jempol atau menjadi rumor bagi kalangan masyarakat. Sebab secara empiris tak terhitung sudah berapa banyak orang yang menjadi korban politisasi hukum. Atas dasar ini, dia meminta kasus Formula E yang ditangani KPK tidak dipolitisasi.
“Siapapun alat penegak hukum, termasuk KPK tidak boleh menjadi alat politik untuk menjegal seseorang,” tandas Pipin, di Jakarta, Senin (10/10/2022).
Dia menilai potensi penjegalan terhadap tokoh tertentu untuk menjadi capres bukan sebatas rumor. Gelagatnya terasa dan indikasinya dapat dilihat secara kasat mata.
Politisasi dalam bentuk lain juga terjadi. Pipin mencontohkan wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang baru mereda setelah mendapat perlawanan dari publik, khususnya mahasiswa. “Dulu, isu tiga periode itu real, nyata terjadi,” kata dia.
Isu penjegalan juga disuarakan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato tertutup yang disampaikan pada sela-sela rangkaian kegiatan Rapimnas Partai Demokrat, di JCC, Jakarta, September 2022 yang lalu. SBY mengungkapkan adanya kepentingan untuk memaksakan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) untuk menjegal kandidat tertentu.
“Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” ucap SBY.
