Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menyerukan aksi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera melunasi utang negara sebesar Rp1,7 triliun yang ditujukan untuk gaji guru madrasah inpassing.
“Menkeu memiliki kekuatan besar. Seolah-olah, dia menteri di atas menteri lainnya, dia bisa mengatur anggaran dari kementerian lain dikurangi atau ditambah sesuai keinginannya,” kata Iskan kepada inilah.com, Kamis (15/6/2023) malam.
Iskan menyinggung cara pemerintah yang kerap mensubsidi perusahaan BUMN yang merugi, namun abai terhadap gaji guru inpassing. “Harus ada skala prioritas dalam bernegara. Apa sih Rp1,7 triliun itu, katanya kan ada surplus Rp500an triliun, masa Rp1,7 triliun tidak bisa dibayar?” tutur Iskan.
Ia memperingatkan bahwa jika masalah ini hanya dimasukkan dalam usulan tambahan, kemungkinannya untuk terlaksana akan sangat kecil.
“Pembahasan anggaran itu sudah sangat sulit, oleh karena itu masalah ini seharusnya menjadi prioritas. Anggaran kunjungan pejabat ke daerah bisa dikurangi,” saran Iskan.
Iskan juga menjelaskan bahwa angka Rp1,7 triliun ini bukan angka sembarangan, melainkan sudah sesuai dengan masukan dari Persatuan Guru Inpassing se-Indonesia yang datang langsung ke Komisi VIII. “Ada beberapa data memang beda antara masyarakat dengan pemerintah, tapi yang saya bilang itu yang sudah lolos tinjauan dari BPK. Jadi sebetulnya secara anggaran sudah tidak ada masalah,” ungkap Iskan.
Mengingat banyaknya pihak yang terlibat, ia berencana meminta diadakannya rapat lintas komisi. “Nanti dari Komisi II saya minta supaya dibuat koordinasi antara Menkeu, Menteri Pendidikan, dan Komisi XI, serta Banggar,” jelasnya.
Iskan berharap pembicaraan dengan Wakil Ketua Banggar, Cucun Syamsurijal, akan membawa hasil yang positif terkait pagu indikatif ini.
“Mudah-mudahan mereka terpanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Masa saya harus dua kali teriak di Paripurna? Apa tidak malu kalau saya dua kali teriak di Paripurna?” kata Iskan sambil tersenyum.
Menyuarakan harapan dan frustrasi guru inpassing yang merupakan program penyetaraan dari pemerintah terhadap guru non PNS, Iskan menantang Menkeu dan pemerintah lainnya untuk bertindak dan menyelesaikan masalah utang ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya masih menunggu tindakan nyata dari pihak-pihak terkait.
Inilah.com saat ini masih mencoba menghubungi pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama untuk meminta tanggapan namun belum direspons.
