Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Nahar mengatakan, pemerintah segera merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perlindungan anak dari game online.
Hal ini, tutur dia, dilakukan dalam rangka merespons maraknya tindak kriminalitas seperti kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, dan perundungan yang dilakukan anak-anak akibat pengaruh game online.
“Progresnya sudah harmonisasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga tugas dan fungsi serta kewenangannya tidak tumpang tindih. Insya Allah tahun ini ditargetkan rampung,” kata dia di Jakarta, Rabu (17/4/2024).
Menurutnya, game yang mengandung kekerasan punya andil besar dalam memberikan dampak buruk bagi perkembangan mental dan perilaku anak serta remaja. Ia mengatakan, pemerintah akan terus mengawasi konten atau game online yang mengandung kekerasan, termasuk adanya kemungkinan pemblokiran game seperti Free Fire.
“Pengaruhnya banyak dan sangat kompleks. Risiko yang dihadapi termasuk konten, perilaku, kontak fisik, perilaku konsumen. Konten-konten tidak sesuai dengan rating usia anak-anak. Ini (Free Fire) yang harusnya diperketat dan diawasi, mengingat risiko-risiko dari perkembangan perilaku yang dapat membahayakan dan mempengaruhi anak-anak,” kata Nahar.
Langkah ini mendapat dukungan dari beberapa kalangan, salah satunya dari psikolog Stenny Prawitasari. Ia menilai game seperti Free Fire mengandung adegan kekerasan yang intens, termasuk pertempuran dan penggunaan senjata.
“Bermain game semacam ini secara berulang dapat membuat anak-anak mungkin menjadi kurang peka terhadap konsekuensi nyata dari tindakan kekerasan,” ucapnya.
Game bergenre battle royale, tutur dia, membuat anak rentan berperilaku agresif, seperti berkata kasar atau mengekspresikan kemarahan saat kalah dalam permainan. Stenny mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap permasalahan dampak game online pada anak-anak.
“Pembatasan akses dan pengawasan terhadap konten game yang mengandung kekerasan dan tidak sesuai dengan usia anak perlu diperkuat untuk melindungi generasi mendatang dari potensi dampak negatif,” katanya.
