Jelang Pemilu 2024, semakin sering publik dipertontonkan dengan aksi ASN, TNI, dan Polri yang menunjukkan sikap ketidaknetralannya dalam Pemilu 2024.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini pun mencatat setidaknya akan ada lima bahaya, jika ketiga komponen negara ini tidak netral dalam pelaksanaan pemilu.
“Pertama adalah dia merusak prinsip pemilu demokratis, yaitu pemilu yang bebas, adil, dan setara. Jangan pernah berharap ada pemilu yang bebas, adil, dan setara kalau ASN-nya, TNI-nya, Polrinya tidak netral,” jelas Titi di Jakarta, dikutip Minggu (7/1/2024).
“Karena mereka punya sumber daya, punya kapasitas untuk kemudian mempengaruhi yang lain, apalagi kalau sudah menggunakan senjata, makanya mereka wajib netral,” sambungnya.
Kedua, jika ketidaknetralan, kekerasan dalam pemilu, dan dugaan kecurangan ini terus dibiarkan sehingga menghasilkan proses pemilu yang dianggap tak adil, maka dapat berdampak pada benturan antar pendukung.
“Jadi bayangkan kalau publik, pemilih, pendukung tidak percaya pada institusi negara yang ada, maka mereka akan mudah sekali diprovokasi untuk melakukan caranya sendiri, karena dia tidak puas dan tidak mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Selain itu, jika hal ini dibiarkan, tentu tindakan kesewenang-wenangan dari ASN, TNI, dan Polri akan terus berlanjut hingga pemerintahan berikutnya. “Dan pada masa datang dia akan terus menjadi bibit laten yang terulang bagi praktek koruptif, terutama korupsi politik,” uca dia.
“Yang keempat adalah mendegradasi kepercayaan dan menimbulkan keraguan atas kredibilitas dan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Publik akan terus mempertanyakan legitimasi proses dan hasil pemilu,” terangnya.
Eksesnya, lanjut Titi, dapat berdampak pada pembangkangan publik terhadap pemerintahan yang terbentuk pasca Pemilu. “Jadi mereka menganggap bahwa ini pemerintahan yang terbentuk dari proses yang manipulatif,” jelasnya.
Kemudian akibat kelima jika ketidaknetralan ini dibiarkan, tentu pemerintahan selanjutnya tidak akan bekerja secara efektif, karena terus diganggu oleh narasi legitimasi.
“Padahal kan kita maunya pemerintahan yang terbentuk langsung bisa bekerja dan mengaktualisasikan janji politiknya, tapi kita akan terus dibayang-bayangi oleh isu legitimasi dan kemudian narasi-narasi Pemilu curang,” pungkas Titi.
