Anggota BPJS Watch Timboel Siregar menilai pemerintah keliru lantaran penghapusan kebijakan mandatory spending yang kurang memperhatikan distribusi tenaga kesehatan, baik itu fasilitas maupun sumber dayanya seperti dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
“Di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) juga belum tentu ada puskesmas, belum tentu ada dokter,” kata Timboel saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Senin (17/7/2017).
Berdasarkan World Health Organization (WHO), permasalah yang tengah dihadapi ada dua, yaitu distribusi dokter yang tidak merata dan jumlah dokter yang kurang. Selayaknya, perbandingan dokter dengan masyarakat adalah satu banding seribu.
“Ada 273 juta rakyat Indonesia artinya minimal 273 ribu (dokter),” ungkap Timboel.
Akan tetapi, jumlah dokter yang dimiliki Indonesia saat ini hanya 164 ribu sehingga sebanyak kurang lebih 110 ribu negara ini kekurangan tenaga kesehatan. Sedangkan dokter spesialis, perbandingannya mencapai satu banding 2.500 dan yang tersedia hanya 65 ribu, jadi ada jarak kurangnya sebanyak 109 ribu lebih.
Selain dari jumlah dokter, yang menjadi persoalan kedua adalah distribusinya yang tidak merata. Timboel menyebut mengkhawatirkan bagaimana mengukur indeks pengeluaran manusia terkait dengan akses pelayanan pada daerah terpencil, tertinggal dan termiskin.
“Kemudian juga daerah penyebarannya hanya ada di kota-kota,” ucap Timboel.
Selain dari segi kesehatan, Timboel juga menyoroti rata-rata penduduk Indonesia hingga saat ini mayoritas berpendidikan setara dengan SMP. Kesenjangan sumber daya manusia ini tentu berdampak pada kebutuhan industri, khususnya kesehatan, yang masuk.
Vonita Betalia
