Penjabat (Pj) Gubernur DKI, pengganti Anies Baswedan yang masa kepemimpinannya habis pada pertengahan Oktober 2022 mendatang harus diisi oleh birokrat tulen. Memiliki rekam jejak birokrat yang mumpuni, netral dan bukan orang Istana.
Pengamat politik yang juga pemerhati pemilu, Jerry Sumampouw menilai, Pj Gubernur DKI haruslah sosok yang memahami persoalan pemerintah daerah dan tidak memiliki kepentinggan politik. Dengan bekal seperti itu maka sosok tersebut bisa langsung tancap gas melanjutkan tugas memimpin Ibu Kota hingga 2024.
“Saya kira sosok Pj Gubernur DKI ini harus benar-benar orang dari birokrasi murni,” kata Jerry, di Jakarta, Sabtu (3/9/2022).
Sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi Pj Gubernur termasuk Kasetpres Heru Budi Hartono, Sekda DKI Marullah Matali, hingga Deputi KSP Juri Ardiantoro. Jerry menilai, lebih baik sosok yang menjadi Pj Gubernur DKI berasal dari internal Kemendagri saja, karena dianggap memiliki pemahaman soal daerah.
“Orang yang paham birokrasi pemerintah daerah kan hanya orang-orang Kemendagri. Jadi, ketika dipercaya menjabat Pj Gubernur, orang Kemendagri ini bisa langsung kerja tak perlu belajar lagi, mengingat waktu menjadi Pj Gubernur DKI hanya 2 tahun,” tuturnya.
Pentingnya sosok Pj Gubernur DKI seorang birokrat tulen karena yang bersangkutan nantinya bakal menjalankan roda pemerintahan hingga pemilu dan pilkada 2024. “Sosok Pj Gubernur DKI ini harus benar-benar orang dari birokrasi murni. Nah, sosok itu ada di internal Kemendagri,” katanya.
