Keputusan pemerintah yang membekukan operasional TikTok Shop menuai beragam respons. Pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keadilan kompetisi dan kontribusi terhadap ekonomi nasional dalam merumuskan kebijakan seputar ekonomi digital.
“Ada ketidakseimbangan antara pemain offline dan online. Yang online mendapat banyak keistimewaan, termasuk efisiensi biaya,” ujar Heru kepada inilah.com, Selasa (26/9/2023). Dia menilai bahwa kebijakan pemerintah terkait TikTok Shop harus mempertimbangkan aspek ini, termasuk perlindungan data dan regulasi pajak.
Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa produk yang dijual di platform e-commerce adalah produk dalam negeri.
“Ekonomi digital hanya akan bermanfaat bagi Indonesia jika yang dijual adalah produk lokal dengan tingkat kandungan lokal yang tinggi,” tegasnya.
Menurut data, dari 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 25 juta yang telah go digital. “Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakannya terhadap UMKM, termasuk dalam konteks TikTok Shop,” kata Heru.
Dia mempertanyakan bagaimana pemerintah berkontribusi dalam pembangunan Indonesia, termasuk dalam hal pembukaan lapangan kerja dan penerapan perpajakan.
Heru memandang perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi digital. “Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari keadilan kompetisi hingga dampak terhadap UMKM dan ekonomi nasional,” tutupnya.
Dengan banyaknya aspek yang perlu dipertimbangkan, keputusan pemerintah terkait TikTok Shop tetap menimbulkan tanya. Sejauh mana kebijakan ini akan berdampak terhadap ekosistem ekonomi digital dan UMKM di Indonesia, masih akan terus menjadi sorotan.
