Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI turut buka suara atas mencuatnya keresahan terkait rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri untuk Pemilu 2024 yang dinilai sedikit. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty, rekapitulasi DPT luar negeri itu belum final lantaran masih bisa diperbaiki.
“Mari kita perbaiki, karena di 2019 ada DPT hasil perbaikan,” kata Lolly kepada awak media, Jumat (7/7/2023).
Dia menjelaskan, hasil dari DPT yang diperbaiki itu nantinya akan menjadi Daftar Pemilih Khusus (DPK). Oleh karena itu, kata Lolly melanjutkan, Bawaslu melalui Panitia Pengawas (Panwas) Luar Negeri terus mengawasi intensif lantaran jumlah DPK berpeluang membeludak.
“Karena kalau DPK membeludak maka cadangan surat suara cuma 2 persen enggak akan cukup. Itu yang kemudian bikin ribut (di pemilu) tahun 2019,” katanya.
Meski begitu, Lolly tetap optimistis potensi munculnya permasalahan semacam itu bisa diantisipasi. Sebab, lembaga penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memiliki banyak waktu menujuhari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 nanti.
Diketahui, KPU RI menetapkan DPT luar negeri untuk Pemilu 2024 sebanyak 1,7 juta orang atau tepatnya 1.750.474.
Namun, menurut Presiden Partai Buruh Said Iqbal, jumlah DPT luar negeri untuk Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU RI terlalu sedikit. Sebab, Iqbal membandingka dengan jumlah pekerja migran asal Indonesia di luar negeri yang mencapai 4 juta orang.
