News

PKS Usulkan kalau Kendaraan Pejabat Beralih ke Mode Listrik Gunakan Esemka

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyebut rencana pemerintah yang akan mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik tidak mendesak dan tidak penting. Terlebih lagi dengan kondisi keuangan negara yang dapat dikatakan tidak baik-baik saja.

“(Lebih baik) pemerintah menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun-tahun mendatang. Kalau pun pemerintah tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, (saran saya pemerintah dapat) menggunakan mobil listrik buatan Esemka,” jelas Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin (10/10/2022).

Esemka adalah komunitas yang menghasilkan merek lokal yang mampu untuk membuat mobil dengan kemampuan anak-anak Indonesia. Oleh karena itu Mulyanto menyebut, sebaiknya pemerintah memberi apresiasi dengan memakai produk lokal.

“Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik,” katanya.

Mulyanto juga menyinggung bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah mencoba memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman, sehingga pemerintah seharusnya dapat lebih berhati-hati dalam memilih program yang akan dilaksanakan.

“Pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Mulyanto juga menyebut bahwa melalui program-program seperti ini dapat membuat publik curiga bahwa adanya kepentingan pribadi dan segelintir kelompok dalam program ini.

“Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik, tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,” tutur Mulyanto.

Back to top button