Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya aplikasi yang kementerian dan lembaga (K/L) miliki. Bahkan total aplikasi yang ada diseluruh K/L sebanyak 24.000.
Sri Mulyani mengatakan dari puluhan ribu aplikasi yang ada tidak semuanya berfungsi secara benar atau multifungsi. Hal ini mengakibatkan banyaknya database yang tersebar di aplikasi tersebut.
“Bayangkan kita punya lebih dari 400.000 aplikasi ya Pak. Dan juga 24.000 (K/L) kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 punya database sendiri-sendiri,” katanya dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali, Senin (11/7/2022).
Menkeu juga mengeluhkan soal efisiensi anggaran dari banyaknya aplikasi di kementerian dan lembaga ini. Sebab jika aplikasi itu bisa terintegrasi kemungkinan akan menghemat anggaran.
“Tapi aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi,” ungkapnya.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi yang lebih ramping untuk menampung keperluan ekonomi, pemerintah dan publik. Adapun transformasi digital yang akan dikembangkan e-government.
“Saya akan menyampaikan bahwa kita akan menggunakan keuangan negara itu memang untuk mentransformasi tadi ekonomi government, dan juga citizen itu menjadi digital. Ada dua inisiatif yang kita sangat berperan bersama Kemendagri Pak Joni plate Bappenas yaitu e-government,” tutupnya.
Sebagai informasi, adapun contoh aplikasi K/L yang diakses seperti PeduliLindungi, MyPertamina, InfoBMKG, Mobile JKN (BPJS Kesehatan), JMO (Jamsostek Mobile) untuk Klaim JHT & Cek Saldo JHT, dan sejumlah aplikasi lainnya.
Aplikasi-aplikasi itu memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Sebab pelayanan masing-masing K/L juga berbeda-beda.
