Terkait kewajiban PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) membangun smelter, ada yang tidak pas. Karena smelternya dibangun di luar lokasi tambang, yakni Gresik (Jawa Timur) dan Fak-fak (Papua Barat).
Atas fenomena ini, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengaku sangat kecewa dengan Freeport. Padahal, konsesi tambang Freeport berada di Kabupaten Mimika, namun smelternya di luar Mimika.
Merujuk UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), kata Eltinus, smelter Freeport seharusnya dibangun di daerah tambang.
“Tapi anehnya dibawa ke Jawa Timur, bahkan isunya akan dibangun di Fakfak. Mau dibangun di mana di Fakfak? Itu saya tegas tolak. Kalau mau bangun smelter itu harus bangun di Timika, karena kami dari masyarakat adat pun siapkan tanah, tidak ada kurang di sini. Kenapa freeport selalu dibawa keluar terus,” kata Eltinus, dikutip Kamis (16/11/2023).
Rencana smelter Freeport di Gresik dan Fakfak ini, mencuat ketika Presiden Jokowi menerima kunjungan Chairman and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Inc, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Selasa (14/11/2023).
Dalam pertemuan, Jokowi mengatakan adanya opsi perpanjangan kontrak PTFI selama 20 tahun, serta rencana pembelian saham PTFI sebanyak 10 persen. Jokowi memuji PTFI yang mendukung program hilirisasi pemerintah Indonesia dengan komitmen membangun smelter.
“Dan pihak Freeport pun menunjukkan komitmennya membangun smelter di lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Surabaya, tapi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, misalnya,” kata Jokowi.
Masih kata Eltinus, Pemkab Mimika telah menyiapkan tanah sebagai lokasi pembangunan smelter. Namun, Freeport justru membangun smelter di luar Mimika. Hal ini membuat masyarakat Mimika kecewa berat. “Kami dari masyarakat adat sudah siapkan tanah, tidak ada kurang di sini, kenapa Freeport harus bawa ke luar terus,” tuturnya.
Sementara terkait rencana pemerintah Indonesia menambah kepemilikan saham 10 persen di PTFI, Eltinus meminta saham tersebut berpihak kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Selama ini, Pemkab Mimika seringkali berhadap-hadapan dengan masyarakat adat yang menuntut saham PTFI.
“Kami kaget juga bahwa pak Presiden ketemu dengan Adkerson di Amerika memberikan sepuluh saham. Baru untuk masyarakat adat di mana? Kalau seperti itu lebih baik kita tutup Freeport saja, tidak usah pakai kata-kata yang lain. Nanti saya sendiri yang akan pimpin untuk tutup Freeport,” pungkasnya.
