Pelatihan bagi juru parkir (jukir) liar yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta dinilai hanya bersifat sementara. Anggota Komisi B DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak menegaskan, butuh ketegasan dan solusi nyata agar praktik parkir liar tak muncul lagi usai pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi).
“Pelatihan untuk menghentikan jukir liar sementara sepertinya akan bermanfaat. Tapi, untuk jangka panjang yang diperlukan itu adalah ketegasan,” ujar Gilbert dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/5/2024).
Menurutnya, program pelatihan keterampilan yang diberikan kepada warga selama ini juga tidak berjalan sesuai harapan. Sebab, setelah dibekali pelatihan, modal, peralatan kerja, dan keterampilan, namun tidak diterapkan saat mencari kerja.
“Selama ini, pelatihan sudah diberikan oleh Disnakertransgi, Dinas UMKM, dan lain-lain. Tapi, selesai hanya di pelatihan, ketika ada di lapangan mereka tidak berjalan sesuai yang dilatih,” ujar Gilbert.
Politikus PDIP ini menyarankan agar penertiban juga melibatkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). “Jukir liar itu tidak bergerak sendiri. Seharusnya, lingkungan itu kuat menjaga areanya sendiri. RT dan RW juga sepatunya ikut menjaga. Termasuk Babinsa (bintara pembina desa) dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat),” kata Gilbert.
Dia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melindungi para jukir liar, sehingga upaya penertiban dapat berdampak jangka panjang. “Adanya jukir liar tentu juga harus dipertanyakan. Para pihak ini berada di mana selama ini? Mereka harusnya ikut menjaga wilayahnya atau setidaknya dihindari, jangan jadi pelindung,” ucap dia.
Sebelumnya, Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho mengatakan pihaknya akan memberikan pelatihan bagi jukir liar yang memiliki KTP Jakarta.
Selain diberi fasilitas pelatihan, para jukir liar akan diberikan informasi lowongan pekerjaan yang bisa didaftarkan sesuai dengan kemampuan atau kompetensi mereka setelah mengikuti pelatihan kerja.
“Dinas Nakertransgi DKI Jakarta akan melakukan pendataan minat dari para jukir liar tentang bidang pekerjaan yang diminati, kemudian dapat diikutsertakan dalam pelatihan baik berbasis kompetensi maupun pelatihan tenaga kerja mandiri atau Jakpreneur,” jelasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta gencar melakukan penertiban jukir liar di sejumlah titik di ibu kota. Alhasil, sebanyak 127 jukir liar berhasil ditertibkan petugas di minimarket hingga rumah toko (ruko).
