Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP resmi memecat Gubernur Maluku Murad Ismail dari jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Maluku. Pemecatan ini dilakukan setelah Murad menunjukkan sikap emosional saat dimintai klarifikasi soal kepindahan istrinya dari PDIP ke PAN.
Ketua DPP PDIP, Sri Rahayu mengatakan pihaknya sempat meminta klarifikasi Murad terkait kepindahan istrinya ke PAN. Dalam proses klarifikasi DPP PDIP mengutus Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat untuk memimpin proses klarifikasi tersebut.
Namun dalam proses klarifikasi itu, Murad menunjukkan sikap emosional. Bahkan hal itu terjadi di depan Djarot Saiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun.
“Atas dasar hal tersebut, maka Partai mengambil keputusan membebastugaskan saudara Murad Ismail dari jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan,” kata Sri dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023).
Sri menegaskan, PDIP memiliki aturan bahwa dalam satu keluarga tidak boleh memiliki pilihan politik berbeda alias harus satu partai. Atas dasar tersebut, PDIP meminta keterangan Murad karena istrinya diketahui bergabung ke PAN.
Lebih lanjut, Sri memastikan keputusan untuk mencopot Murad dari jabatan Ketua DPD Maluku ini sudah sesuai mekanisme. Bahkan pemecatan ini sudah mendapat restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“PDI Perjuangan memiliki aturan Partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat,” katanya.
Usai mencopot Murad, PDIP langsung menunjuk Benhur Watubun sebagai Ketua DPD PDIP menggantikan Murad dan Mercy Barends sebagai Sekretaris.
“Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalan membela rakyat keci,” kata Sri.
Belakangan PDIP mengkonfirmasi jika Murad Ismail saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP.
