Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali meminta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berhenti bikin gaduh dengan berkoar soal intimidasi terhadap Penjabat (Pj) kepala daerah agar memenangkan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ali menyatakan, bisa saja sejumlah Pj kepala daerah yang dicopot karena ketahuan memenangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, melanggar asas netralitas ASN.
“Ya saya no comment lah pada hal-hal seperti itu ya, tapi gini mungkin kalau ditanya pemerintah bisa jadi di balik, kenapa dicopot? Karena mendukung Ganjar (misalnya),” jelas Ali kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/1/2024).
Ali menyarankan agar Hasto bicara kepada Fraksi partainya di DPR, untuk lebih lanjut ditanyakan kepada pemerintah. Sehingga bisa saja ke depan akan ada evaluasi terbuka dari Kemendagri terhadap para Pj kepala daerah ini.
Ia mengingatkan, pernyataan Hasto bisa menjadi bumerang, bagi partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut. “Saya mengalami sendiri bahwa salah satu kepala desa di Sulawesi Tengah, Morowali Pltnya konon dari paslon Mas Hasto yang meng-endorse,” tutur dia.
“Buktinya yang sangat kuat adalah semua ketika dia datang, semua kantor pemda itu dicat merah. Nah nanti kalau terjadi seperti itu kan ada keberpihakan, nah seperti itu pantas dicopot kan,” sambungnya.
Ali meyakini pemerintah pusat sudah melakukan pertimbangan dan proses pencopotan terhadap Pj kepala daerah secara proporsional. “Tidak juga serta-merta orang dicopot oleh pemerintah secara langsung, kalau tidak mendukung Prabowo-Gibran, ini terlalu berlebihan juga menurut saya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seharusnya Hasto sadar dengan posisi partainya yang masih tergabung dalam koalisi pemerintahan. Jangan karena ambisi pemilu, sampai melupakan hal tersebut. “Enggak usah saling menuding kalau menurut saya. Kan masing-masing dari kita ini punya perpanjangan tangan di DPR, ya kalau ada hal begitu ya ditanyakan saja di Komisi II kan,” terangnya.
“Tapi saya selalu berpikir kalau ada hal begitu kan semua partai pemerintah nih, beda halnya kalau PDIP oposisi ya itu cerita lain kan. Kalau dibawa ke ruang terbuka, bukan ke Komisi II kan pusing juga publik,” tutur Ali.
Ali berharap Hasto lebih bijak dalam berbicara. Mengingat, gelaran pesta demokrasi kurang dari sebulan lagi. Kondusivitas masyarakat mesti dijaga. “Sehingga kemudian tidak membuat kegaduhan. Kita menghadapi pemilu yang tinggal beberapa hari, nah kalau kemudian pertarungannya di ruangan terbuka, harus statement, jadi untuk apa? Yang terjadi nanti kegaduhan,” lanjutnya.
Ia menyatakan jangan sampai suasana yang sudah memanas kemudian dikompori lagi, semakin panas jelang Pilpres 2024. “Saya enggak mau menanggapi tentang hal pencopotan yang disampaikan oleh sahabat saya mas Hasto, itu masih abu-abu, masih ada subjektivitas kan. Ya harusnya parpol tidak usah terlihat deh, jadi urusan-urusan Plt kan wewenangnya pemerintah,” ucap Ali.
Sebelumnya Hasto menyebut Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya. Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.
“Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur,” ujar Hasto di Jakarta, Minggu (14/1/2024).
