Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim memberikan tanggapan terhadap rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemendikbudristek) yang akan membuat marketplace, dalam upaya mengatasi sistem perekrutan tenaga guru di Indonesia.
Pihak P2G mencoba untuk berbaik sangka terlebih dahulu dengan rencana yang diusung oleh Kemendikbud, terlebih dengan penggunaan istilah marketplace guru dalam proses rekrutmen di masa mendatang.
“Ini kalo kami tangkap mungkin sebagai semangat regulasi dan birokratisasi atas carut marutnya proses rekrutmen guru, yang memang kalo kita lihat secara birokrasinya itu berlapis gitu ya, dan melibatkan banyak kementerian dan lembaga termasuk pemerintahan daerah,” ujar Satriwan Salim saat dihubungi, Rabu (31/05/2023).
Namun demikian, ia menyesali istilah marketplace guru yang digunakan oleh Menteri Nadiem Anwar Makarim. Pihak P2G berharap kepada mas Menteri sapaan Nadiem Makarim, agar menggunakan istilah yang maknanya menunjukan penghormatan kepada profesi guru.
“Istilah marketplace ini kan sudah kadung menjadi istilah yang dipakai dalam konteks dunia belanja online gitu. Misalnya barangnya kita masukin ke keranjang belanja dan kita pun tidak harus langsung membayar, bisa dibayar nanti saat sudah punya uang. Nah, tentu posisi guru sebagai sebuah profesi bukan sekedar barang belanjaan online, justru ini berpotensi merendahkan harkat dan martabat guru,” kata dia.
Koordinator P2G ini menegaskan bahwa mestinya masalah kekurangan guru ASN dan nasib guru PPPK di sekolah negeri ini lah yang harus dituntaskan oleh Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim.
“Mestinya inilah yang harus dituntaskan oleh mas Nadiem Makarim diakhir jabatannya. Bukan justru menimbulkan istilah baru yang justru istilah itu tidak memberi solusi juga gitu kan. Jadi kalau dulu guru dibebani oleh administrasi, sekarang guru dibebani oleh banyak aplikasi.” kata dia
Namun terlepas dari kekesalan terhadap istilah marketplace guru, pihak P2G sepenuhnya setuju dengan rencana Kemendikbud yang ingin mengubah sistem perekrutan guru di Indonesia.
“Karena memang selama ini proses perekrutan guru, khususnya guru ASN ya, itu memang sangat rumit dan sangat berlapis,” kata Satriwan
