NasDem: Pak Jokowi Pasti Memahami Pertemuan Partai soal Sistem Pemilu

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali menyebut enggan melibatkan dan melaporkan sikap partainya yang menolak sistem proporsional tertutup atau coblos partai pada Pemilu 2024 ke Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya, penolakan sistem coblos partai merupakan kedaulatan partai, bukan merupakan sesuatu yang mesti dilaporkan ke Jokowi.

“Enggak ada hubungannya (dengan Presiden Jokowi), saya pikir begini, kita kan masing-masing partai memiliki kedaulatan itu. Pak Jokowi pastinya memahami semua pertemuan partai hari ini menyangkut kepentingan parpol itu sendiri,” kata Ahmad Ali di sela pertemuan dengan delapan partai di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Ia menambahkan, pembahasan sistem proporsional tertutup atau coblos partai yang digodok bersama tujuh partai lainnya itu hanya menyangkut kepentingan internal partai, sehingga Presiden Jokowi tak perlu ikut terlibat maupun menjadi pihak yang menerima laporan.

“Jadi ya ini menyangkut internal parpol masing-masing kepentingan partai secara ke depannya jadi bicara tentang hal-hal yang lain,” ujarnya.

Bahkan, Ali sempat mempertanyakan kembali urgensi untuk melaporkan pertemuan dengan delapan partai kepada Presiden Jokowi. “Apa harus? Enggak perlu, iya (kedaulatan partai),” ucapya.

Ia menerangkan, pertemuan delapan pimpinan partai mengulas tentang sistem Pemilu 2024 yang semula dikemukakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari.

“Salah satu yang ingin dibicarakan, satu soal masalahnya pernyataan Ketua KPU tentang proposional. Itu menjadi poin yang kita diskusikan supaya ada pemahaman yang sama,” ungkapnya.

Diketahui, para pimpinan partai politik yang berada di parlemen Senayan berkumpul membahas penolakan sistem proporsional tertutup Pemilu 2024. Namun, di antara delapan partai yang menolak sistem coblos partai, kubu Gerindra tak erlihat di ruang pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Pantauan Inilah.com, keterwakilan tujuh dari delapan partai dihadiri langsung ketua umum, sekretaris kenderal, atauun wakil ketua umum.

Mereka di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Kemudian, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Jhonny G Plate dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara.