Langkah bersih-bersih Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikhawatirkan tak akan efektif. Karena kerusakannya sudah sistematis.
Dikutip Senin (27/2/2023), Jakarta, Koordinator Masyarakat Antko Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut, tingkat kerusakan yang terjadi di DJP, sudah sistematis. Alhasil, kemarahan Sri Mulyani yang berujung pemecatan terhadap Rafael Alun Trisambodo, pegawai pajak yang memiliki aset gendut hingga Rp56 miliar. tak akan efektif. Sebentar saja hilang, muncul lagi kasus pajak kemudian.
“Ini pendapat saya, teori saya. Bersih-bersih di DJP tidak bisa hanya 1 atau 2 tahun saja. Karena kerusakannya sudah sistematis. Sulit diberantas hanya dalam setahun,” ungkap Boyamin.
Selanjutnya dia menyebut kasus penggelapan pajak kakap yang terjadi pada 2008. Yang melibatkan industri sawit besar yakni Asian Agri.
“Praktik transfer pricing untuk menghindari pajak, saya duga masih terjadi saat ini. Misalnya, harga batu bara internasional Rp10.000 tapi dijual Rp2.000. Kok murah sekali? Alasannya sudah kontrak panjang. Jelas bohonglah. Ternyata untuk hindari pajak,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata Boyamin, rakyat kecil yang hidupnya susah semakin sulit bergerak lantaran dikejar-kejar pajak mahal. “Rakyat kecil di Solo, misalnya, malah harus bayar PBB yang naik empat kali lipat. Sementara ada pegawai pajak punya kendaraan mewah malah enggak bayar pajak. Di mana keadilannya,” ungkapnya.
Boyamin menduga, patgulipat pajak di tataran atas, masih terjadi. Para pejabat atau politisi yang memiliki akses bisa memanfaatkan celah untuk menghindari pajak. Kalau apes kejahatannya terbongkar.
“Beberapa waktu lalu terbongkar, ada pejabat BUMN beli (sepeda motor) Harley (Davidson) tapi dipecah-pecah. Masukkan sepeda mahal Brompton ke Indonesia, tak bayar bea masuk. Atau ada politisi masukkan kendaraan mewah lewat pelabuhan kecil di luar Jawa. Jadi, memang banyak sekali kasusnya,” tuturnya.
Boyamin terkesan belum yakin akan sikap tegas yang ditunjukkan Sri Mulyani efektif membersihkan institusi pengumpul pajak (DJP). Jadi, jangan berharap kepercayaan publik bisa pulih dalam waktu singkat.
“Kasus aset gendut pegawai pajak kan terbongkar karena anaknya menganiaya orang. Kemudian terbongkar ada hedonisme, sampai LHKPN. Bahkan, kepala PPATK sudah complain kenapa masalah ini tidak ditindaklanjuti. Padahal sudah lama dilaporkan ke KPK dan Irjen Kemenkeu,” ungkapnya.
Boyamin berharap, ketegasan Sri Mulyani tidak boleh pudar. Karena, memulihkan kepercayaan publik terhadap DJP, kini, bukanlah perkara mudah. “Masyarakat boleh kan tertawa. (Sri Mulyani) keras dan dicopot. Jangan hangat-hangat tahi ayam. Saat ini, kita masih berkesimpulan tidak ada pengawasan yang baik di Ditjen Pajak,” pungkasnya.
Sri Mulyani Pompa Semangat Pegawai Pajak
Dikutip dari akun Instagram @smindrawati, Senin (27/2/2023), Sri Mulyani terlihat mengunjungi Kanwil Pajak Solo, Jawa Tengah (Jateng). Dia menyapa seluruh pegawai pajak yang hadir dan memberikan motivasi.
Dakam kesempatan ini, Sri Mulyani yang mengenakan baju putih, didampingi Sekjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, serta Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo. “Semangat lagi uya, percaya diri lagi. Kita enggak ngapa-ngapain, kita enggak berbuat salah. Enggak boleh kalian kalah,” ungkap Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini, tak lupa memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pegawai Kanwil Pajak Solo yang telah bekerja sesuai atura.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan, dan terima kasih kepada anda yang sudah bekerja selama ini, dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Tulus saya menyampaikan kepada anda. Dan, saya bisa merasakan kekecewaan anda,” tuturnya.
Dia pun terus memompa semangat pegawat pajak agar jangan sampai kalah.
“Saya selalu menyampaikan, kalau ada suatu masalah yang tidak membuat mati, pasti membuat kita kuat, demikian. Selamat bekerja semuanya ya. Semangat enggak? siap? oke. Terima kasih, sekali lagi. jangan pernah lelah atau kalah,” pungkasnya.
