Ribuan warga Israel turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi memprotes kebijakan pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu pada Sabtu (7/1/2023).
Warga Israel berdemo di Ibu Kota Tel Aviv memprotes pemerintahan Netanyahu yang terus membuat kontroversi. Meraka membawa sejumlah spanduk dan selogan dengan tulisan “Demokrasi dalam bahaya”. Selain itu ada juga spanduk yang bertuliskan “Bersama melawan fasisme dan apartheid”.
Dalam unjuk rasa itu, ada juga warga Israel yang mendukung Palestina. Mereka yang mendukung membawa spanduk bertuliskan “Palestinian Lives Matter“.
Sementara pedemo lainnya turut memegang spanduk besar bertuliskan “Menteri Kriminal”, sebuah slogan yang selama ini banyak digunakan para pedemo anti-Netanyahu.
“Kakek-nenek moyang saya datang ke Israel untuk membangun sesuatu yang luar biasa di sini… Kami tidak ingin merasa bahwa demokrasi kami menghilang, bahwa Mahkamah Agung akan dihancurkan,” kata seorang pengacara yang ikut berunjuk rasa antara pengunjuk rasa yang hanya menyebut namanya sebagai Assaf seperti dikutip AFP.
Para pendemo mengaku mulai khawatir dengan sikap beberapa orang berhaluan ‘kanan’ Yahudi yang mulai mengerahkan para ekstremis untuk membuat kekacauan.
“Ekstremis mulai mengerahkan pasukan mereka dan itu bukan lah suara mayoritas (warga),” kata pengunjuk rasa lainnya, Omer, seorang pekerja di sektor teknologi Tel Aviv.
Pemerintahan Netanyahu Masuk Rezim Kanan Israel
Pemerintahan Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu memang diprediksi akan menjadi pemerintahan yang paling berhaluan sayap kanan dalam sejarah.
Saat kembali menjabat sebagai PM Israel, Netanyahu banyak membuat internasional merasa khawatir. Sebab Netanyahu banyak menarik sejumlah tokoh kontroversial untuk masuk dalam pemerintahannya.
Salah satu tokoh paling kontroversial yang masuk jajaran kabinet Netanyahu adalah Itamar Ben Gvir yang menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel. Belum lama menjabat, Ben Gvir sudah membuat kehebohan dengan mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kunjungan ini banyak menuai protes khususnya dari negara Islam.
Selain itu, kepemimpinan Netanyahu juga membawa sejumlah misi dan kebijakan baru bagi Israel. Beberapa di antaranya soal rencana menjadikan Tepi Barat sebagai kawasan wisata dan akan memperluas pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu melakukan reformasi sosial yang membuat khawatir anggota dan pendukung komunitas LGBTQ.
Menteri Kehakiman baru Israel juga belum lama ini mengumumkan program reformasi termasuk soal ‘klausul pengurangan’ yang memungkinkan parlemen mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung.
Pemimpin oposisi sekaligus eks PM Israel, Yair Lapid, mengecam reformasi tersebut karena bisa membahayakan seluruh sistem hukum negara tersebut.
