Pakar politik Universitas Andalas Padang, Prof. Dr. Asrinaldi menilai Mahkamah Konstitusi (MK) masih mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum 2024. Menurut Asrinaldi, kepercayaan itu masih ada terlepas MK telah melewati banyak kontroversi karena beberapa keputusan hukumnya.
“Kepercayaan itu hilang pun tidak karena masih ada hakim konstitusi yang masih punya etika dan moral,” kata Asrinaldi, dikutip di Jakarta, Minggu (17/3/2024).
Hal tersebut, ujar Asrinaldi, harus dimanfaatkan pemerintah untuk membuktikan bahwa MK merupakan institusi yang independen dan layak dijadikan garda terakhir mencari keadilan.
Asrinaldi menekankan, salah satu cara menguji kepercayaan MK adalah dengan menghasilkan keputusan hukum yang adil pada sengketa pemilu yang diperkirakan akan terjadi setelah rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan akan terus memantau proses penyelesaian sengketa Pemilu 2024 setelah rekapitulasi tingkat nasional selesai. “Kami terus memantau, kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan pada proses-proses tersebut,” kata Hadi di Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Hadi menilai proses sengketa pemilu haruslah diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum seperti melalui MK ataupun lewat lembaga yang telah disediakan pemerintah, yakni Bawaslu. Ia memastikan proses gugatan akan dilindungi secara hukum demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Dia justru tidak membenarkan adanya aksi penolakan pemilu dengan cara mengerahkan massa untuk turun ke jalanan. Hal tersebut tidak dibenarkan lantaran berpotensi menimbulkan konflik serta mengancam keamanan masyarakat.
