Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo masih bersikukuh untuk mendorong DPR RI menggunakan hak angket mereka. Menurutnya, langkah ini harus segera diambil guna mengungkap dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024.
“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” kata Ganjar, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Ganjar menekankan, sebagai pengawas pemerintah, DPR RI harus dapat segera menyelesaikannya. Caranya dengan meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu atau lewat jalur partai politik dengan mendorong digunakannya hak angket. “Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ucapnya.
Mantan gubernur Jawa Tengah ini mendesak DPR RI untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu. Tindakan digunakan untuk menyelidiki lebih lanjut titik masalah yang diduga akibat skema kecurangan dari salah satu pasangan calon.
“Minimum sebenarnya Komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” jelasnya.
Secara terpisah, eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie memandang, usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, sulit terealisasi. Alasannya, waktu untuk menggulirkannya tidak cukup.
Ia menyebut apa yang dilakukan Ganjar hanya gertak belaka, untuk menjaga muka atas raihan suara di posisi buncit dalam kontestasi Pilpres 2024. “Hak angket itu kan hak, interpelasi hak angket, penyelidikan, ya waktu kita 8 bulan ini sudah nggak sempat lagi ini cuma gertak-gertak politik saja,” kata Jimly usai rapat pimpinan Dewan Pertimbangan MUI di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Koalisi Perubahan dari kubu Anies Baswedan juga tidak satu suara soal usulan ini, tak seperti apa yang diklaim capres nomor urut 1 yang menyebut partai-partai pengusungnya pasti solid mendukung usulan Ganjar.
Anies dengan yakin sempat menyebut bahwa tiga partai pengusungnya, yakni PKS, NasDem dan PKB siap bekerja sama dengan PDIP dan PPP selaku partai pengusung Ganjar Pranowo. Pernyataan Anies, mendapat bantahan dari juru bicara PKS, Ahmad Mabruri. Ia mengatakan hak angket dugaan kecurangan pemilu tak bisa dalam waktu dekat.
“Usulan Mas Ganjar dan Mas Anies bagus. Tapi sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Parpol sedang konsentrasi pengawalan suara di legislatif,” kata dia di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Mabruri tak menjelaskan lebih jauh perkiraan kapan akan ada waktu hak angket dugaan kecurangan pilpres. Mabruri juga tak banyak bicara soal apakah PKS optimistis dengan komposisi DPR saat ini untuk gulirkan wacana hak angket. “Kita lihat saja nanti situasi dan kondisinya,” ujarnya.
