Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak terlalu ambil pusing terkait kencangnya isu reshuffle kabinet, dan rumor Partai Demokrat akan masuk dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasto mengatakan partai banteng moncong putih tidak pernah mengintervensi soal susunan kabinet. Siapa yang masuk atau dikeluarkan dari kabinet, sepenuhnya kewenangan presiden.
“Ya itu keputusan dari presiden,” kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Akan tetapi, kalau boleh berpendapat, Hasto menilai penambahan menteri dari partai baru dirasa kurang pas. Karena menurutnya, kerja sama pemerintah dengan partai-partai pendukung yang ada di dalam kabinet ini sudah terjalan baik, dikhawatirkan penambahan bisa menganggu efektivitas.
“Sehingga dalam situasi seperti ini ya PDIP berpendapat kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan presiden Jokowi itu sudah sangat bagus,” tutur dia.
Ia juga menegaskan, seluruh partai koalisi hingga saat ini masih berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden hingga akhir masa jabatannya. “Semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legasi Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin,” ucapnya.
Namun demikian, Hasto menekankan bahwa yang menjadi fokus utama PDIP saat ini adalah konstelasi pemilu yang semakin dekat. Ia pun kembali menyerahkan keputusan mengenai reshuffle kepada Jokowi.
Diketahui, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh KPK.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar. Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Jokowi.
Isu ini juga makin menguat karena adanya pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10/2023) petang. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan enggan berspekulasi soal pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan Syarief tak mau mengaitkan pertemuan SBY-Jokowi dengan wacana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Sebab menurutnya, terlalu dini bagi Demokrat untuk bicara soal kabinet. “Terlalu dini bicara soal kabinet,” kata Syarief Hasan dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Dia juga menegaskan jika dalam pertemuan tersebut tidak membahas soal kabinet. Syarief juga memastikan jika Demokrat akan memilih tetap di luar pemerintah meski adanya tawaran kursi menteri. “Partai Demokrat di luar kabinet lebih baik,” ujarnya singkat.
