Meski ada temuan ekspor nikel ilegal senilai Rp14,5 triliun saat program hilirisasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia berhasil mengumpulkan dana segar sebesar US$ 33,8 miliar atau sekitar Rp 507 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) pada 2022 lalu.
Presiden Jokowi menegaskan dana tersebut tak lain berasal dari program hilirisasi mineral mentah, khususnya nikel, di dalam negeri. Dengan nilai ekspor nikel ini naik lebih 10 kali lipat dibandingkan sebelum Indonesia fokus menjalankan program hilirisasi dan melarang ekspor bijih nikel.
Apalagi beberapa tahun lalu RI hanya memperoleh US$ 2,1 miliar. “Kalau kita lihat ini untuk seluruh produk turunan nikel, tidak hanya besi baja saya dulu US$ 1,1 billion, ini seluruh produk turunan nikel 2014-2015 ke sana kita ekspor barang mentah hanya menghasilkan US$ 2,1 billion, kurang lebih Rp 31 triliun,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia masa bakti 2023-2028 di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Namun setelah hilirisasi menjadi Rp 510 triliun, dari nikel kembali lagi dari US$ 2,1 bilion melompat menjadi US$ 33,8 bilion, berarti melompatnya berapa kali.
“Ini baru beberapa turunan saja, nanti kalau berkembang ke turunan lainnya, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa angka yang muncul, dan ini baru nikel,” paparnya.
Pemerintah tetap yakin akan pantang mundur soal hilirisasi, meskipun dunia bertubi-tubi “menyerang” Indonesia, seperti digugat Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), hingga dikritik Dana Moneter Internasional (IMF).
“Oleh sebab itu, hilirisasi ini apapun harus kita teruskan, meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan,” tegasnya.
Presiden menjelaskan, dengan hilirisasi, maka ini bisa mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2040-2045.
“Jadi sore ini saya akan bicara mengenai hilirsasi, karena menurut saya ada 2 hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju, pertama pengembangan SDM karena bonus demografi yang sukses dilakukan, sekarang ini belum. Kalau itu bisa dilakukan, hilirisasi berhasil untuk perkebunan perikanan pertanian, kalau hitungan World Bank, IMF, OECD di 2040-2045 saya yakin ini bisa agak maju.” tuturnya.
Bersamaan dengan penerapan kebijakan hilirisasi Nikel, ternyata terjadi kasus ekspor bijih nikel ilegal ke China yang terjadi sejak 2020 hingga Juni 2022 mencapai 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun telah diungkapkan KPK sejak awal Juni lalu. Padahal per 1 Januari 2020 Presiden Joko Widodo sudah melarang praktik ekspor nikel di Indonesia (hilirisasi).
Wahid Ma’ruf
