DPP Partai Demokrat merespons positif pertemuan petinggi PAN dan Partai Gerindra sebagai upaya untuk membuat kontestasi Pilpres 2024 menjadi lebih kompetitif dengan cara bermartabat dan berintegritas.
“Pertama, kami apresiasi karena silaturahmi membuat suasana politik nasional sejuk dan hangat. Ketum kami, Mas AHY juga sering melakukan ini sejak memimpin Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Herzaky menuturkan komunikasi dan silaturahmi merupakan bagian penting dalam menjaga suasana dan situasi nasional tetap kondusif, sehingga bangsa ini tidak mudah dipecah belah dengan hoax dan fitnah.
Kedua, lanjut dia, adapun terkait upaya membangun Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan, Partai Demokrat selaku bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menghormati upaya untuk membuat kontestasi Pilpres 2024 menjadi lebih kompetitif dengan cara bermartabat dan berintegritas.
Banyak pihak yang menduga bangunan Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan ini ditujukan untuk mengadang Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. “Demokrat sendiri melihatnya sebagai upaya ksatria dan konstruktif,” tegas Herzaky.
Ia mengatakan setiap partai politik di parlemen memang memiliki hak untuk mengusung capres dan cawapres, baik sendiri maupun berkoalisi. “Hak parpol sebagai entitas legal dan sah yang dilindungi oleh konstitusi ini, seperti yang ditegaskan Ketum AHY dalam berbagai kesempatan, marilah sama-sama kita hormati,” ujar Herzaky.
“Jika memang dirasa Anies Baswedan dan trio Demokrat-NasDem-PKS dalam Koalisi Perubahan merupakan lawan berat untuk Pilpres 2024, mari kita ajukan calon jagoan kita masing-masing. Lalu, berkompetisi secara jujur dan adil. Biarkan rakyat yang menilai,” tambah Herzaky.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat ini menilai semakin banyak calon berkompetisi, makin lebih baik. “Jika dirasa koalisi dua atau tiga parpol tak cukup untuk bersaing dengan Koalisi Perubahan ataupun Anies Baswedan, silakan membentuk koalisi empat atau lima partai,” tutur Herzaky.
Demokrat, ungkap dia, sangat mengapresiasi upaya yang dilandasi semangat berkompetisi secara sehat ini, seperti yang ditunjukkan partai-partai yang ingin membangun Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan.
“Jauh lebih bermartabat dibandingkan berupaya menjegal Anies Baswedan atau Koalisi Perubahan untuk bisa mendaftarkan Anies Baswedan sebagai capres beserta cawapresnya di Pilpres 2024, dengan segala macam cara,” ujar Herzaky.
“Intimidasilah, tekananlah, bahkan sampai upaya hukum yang tak bermoral dan di luar kepantasan, seperti berupaya merampas Partai Demokrat yang dilakukan KSP Moeldoko melalui pengajuan PK terhadap putusan MA,” sambung dia.
Sedangkan Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (Jubir PKS) Muhammad Kholid menilai pertemuan pimpinan Gerinrda dengan PAN sebagai hal yang wajar.
“Biasa saja, hal lumrah komunikasi antarpimpinan partai. Dan kami juga menghormati pilihan politik setiap partai dalam menentukan mitra koalisinya,” kata Kholid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (9/4/2023).
Kholid menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024. “Kami sudah menandatangani piagam koalisi, artinya kami solid dan siap berjuang bersama,” ujar Kholid menekankan.
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) Sabtu (8/4/2023) petang memenuhi undangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan dilangsungkan di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.
Adapun Zulhas berharap Koalisi Kebangsaan atau Koalisi Besar di bawah komando Presiden Joko Widodo dapat terealisasi dalam waktu dekat. PAN menyatakan kesiapannya menjadi motor penggeraknya. Koalisi Kebangsaan ini rencananya akan berisikan parpol pendukung pemerintah Presiden Jokowi, sehingga diharapkan koalisi ini bisa menjadi kenyataan.
Sebelumnya, Zulhas mengatakan acara silaturahmi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti gagasan membangun koalisi besar antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Basuki Rahmat N.
