Menteri Koordinator Bidang Perkenomonian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dampak dari adanya El Nino membuat beberapa negara akhirnya melakukan bantuan sosial (bansos), bukan demi kepentingan politik sebagaimana dicurigai para pemohon gugatan.
“Setiap bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya El Nino, dimana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal,” ujar Airlangga di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Ia menambahkan, El Nino membuat pasokan pangan seperti beras salah satu contohnya mengalami gangguan. Selain itu juga berdampak signifikan terhadap masyarakat miskin. “Oleh karena itu beberapa negara melakukan bantuan sosial,” katanya.
Beberapa negara tersebut antara lain Singapura, India, Malaysia yang memberikan bantuan keluarga dan Filipina yang memberikan bantuan secara tunai.
“Nah bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9 persen dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6 persen, Singapura 1,7 persen India 55,6 persen dan Amerika 12,1 persen,” jelas Airlangga.
Sebagai informasi, MK melanjutkan sidang sengketa Pilpers 2024 pada pagi ini , Jumat, 5 April 2024. Diketahui sidang kali ini pemeriksaan empat menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangannya oleh majelis hakim.
Adapun keempat menteri yang dipanggil MK yakni, Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
“Agenda persidangan untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan, termasuk dari DKPP,” kata Ketua MK Suhartoyo dikutip Jumat (5/4/2024).
Lebih lanjut, Ia meminta para pihak pemohon yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta pihak terkait yaitu KPU, Bawaslu dan kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hadir dalam sidang.
Suhartoyo mengingatkan, bahwa sidang kali ini hanya hakim yang boleh mengajukan pertanyaan kepada para menteri dan DKPP.
“Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk para hakim yang akan mengajukan pendalaman,” jelas dia.
