Bacapres Ganjar Pranowo menyoroti aspek penegakan hukum di Indonesia, berkaitan dengan enam pilar gagasan yang ia beberkan sebelumnya. Menurutnya enam pilar yang sudah ia paparkan, tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung sistem penegakan hukum yang mumpuni.
“(Enam pilar) ini semua (tidak akan) berjalan dengan baik, tidak akan bisa berjalan mulus-mulus saja kalau penegakan hukumnya memble, korupsinya jamaah dan sistem kemudian tidak bisa mengakomodasi itu. Akhirnya bocor lah di mana-mana,” kata Ganjar di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diakses secara daring dari Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Ia pun sempat menampilkan grafik perbandingan antara kasus dengan jumlah tersangkanya, namun tidak ia sebutkan. Ganjar hanya menegaskan bahwa pemberian hukuman terhadap koruptor, dirasa tidak cukup. “Mencegah jauh lebih baik, maka memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini rasanya menjadi sebuah kewajiban, bangun integritas sejak dari dini,” ujar Ganjar.
Politikus berambut putih itu juga menjelaskan bagaimana tantangan terkait hal ini, berkaitan dengan kebiasaan korupsi yang diduga terdapat aktornya. Kemudian kebijakan yang korup karena regulasinya, sistem aturan yang korup secara kelembagaannya, dan aktor dalam praktik korup. “Ini yang kemudian kita tata sehingga penguatan aparat penegak hukum, mulai Jaksa, KPK, Kepolisian termasuk reform di masing-masing kelembagaannya,” ucap dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, setidaknya ada tiga pondasi untuk menghadapi hal ini. “(Pertama) melipatgandakan anggaran untuk meng-cover itu, melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi. Ada regulasi, sistem dan kelembagaan, dan aktor yang harus melakukan,” tutur Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar memaparkan enam pilar transformasi berkaitan dengan permasalahan Indonesia ke depan, yakni pertama berkaitan dengan pangan yang mesti dipenuhi. “Pihak Vietnam, Thailand menahan diri, Indonesia yang kaya banget bisa meningkatkan produktivitasnya. Apakah cukup bisa meningkatkan produktivitasnya, apakah cukup SDM kita memberikan, apakah cukup semprotan yang bagus,” kata dia.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung perihal aspek lingkungan, yakni pengembangan ekonomi hijau dan biru. “Apakah sudah cukup panel suryanya, tenaga anginnya sampai dimana, geotherma-nya sampai dimana. Ini yang menjadi PR dan ada dua skenario terbesar,” ujarnya.
Selain itu, Ganjar juga menyinggung penambahan mata kuliah mengenai digitalisasi. Langkah ini dia nilai perlu dilakukan untuk bisa mengimbangi inovasi teknologi, yang pertumbuhannya begitu pesat. “Maka menjemput hilirisasi yang akan dilakukan mesti disiapkan SDM yang unggul,” kata dia.
Sedangkan soal kesehatan, Ganjar menyebut bahwa ini menjadi tugas pemerintah dan negara untuk menjamin kehidupan setiap warganya. Ia bilang tanggung jawab itu mencakup dari sejak ibu hamil, bayi dalam kandungan hingga terlahir kemudian wafat.
“Maka modal mereka yang sehat lahir batin adalah yang utama. Kalau itu kita sudah punya tidak ada stunting, maka pertumbuhan jiwanya bagus, otaknya bagus, begitu dikasih didikan bagus mereka akan mendapatkan itu, pendidikan dan kesehatan yang baik,” tutur Ganjar.
