Aroma persaingan menjelang Pemilu 2024 semakin mengemuka meski hari pemungutan suara terkait pesta demokrasi itu masih enam bulan lagi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pun ikut bersuara soal pemilu yang sejatinya bertujuan mencari pemimpin yang disepakati bersama karena Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Pemilu itu mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu, karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat berbeda-beda, sehingga diperlukan pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan,” kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, sebagaimana dipantau secara daring melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Selasa (8/8/2023).
Mahfud mengharapkan, setelah Pemilu 2024 tuntas masyarakat dapat kembali bersatu. Sebab, masyarakat Indonesia sudah memilih pemimpin untuk negaranya.
“Kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh, lalu menjadi oposisi yang membelah,” ujarnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tak mempersoalkan mengenai kritikan terhadap calon pemimpin tertentu saat pemilu. Dengan syarat, kondisi itu tidak sampai menimbulkan perpecahan berkepanjangan hingga pemilu berikutnya.
“Pemimpin harus ada, karena kalau tidak ada, negara itu bubar berarti kita mengkhianati pendiri negara dan mengkhianati perintah konstitusi,” jelasnya.
Di sisi lain, sambung Mahfud, dirinya juga tidak mempermasalahkan apabila ada masyarakat yang ingin memilih pemimpin berdasarkan identitas politiknya. Identitas politik berkaitan dengan suku agama dan ras seseorang.
“Apakah memilih berdasarkan (identitas) itu tidak boleh? Boleh, tapi jangan itu dijadikan alat, apalagi untuk menjatuhkan mendiskriminasi orang lain,” kata Mahfud menambahkan.
Reyhaanah Asya
