Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengkritik cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengkritik program prakerja. Padahal program tersebut merupakan program kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) yang dikepalai oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pernyataan Cak Imin, menurut Aditya justru akan membuat publik kebingungan karena Cak Imin bersama partainya masih masuk dalam barisan kabinet pemerintah. “Inilah dilemanya para capres dan cawapres yang memiliki menteri dalam kabinet saat ini, di mana ia lupa mengkritik sebuah kebijakan yang tentu merupakan bagian dari partainya,” jelas Aditya kepada Inilah.com, di Jakarta, Kamis (7/12/2023) malam.
Semestinya, tutur Aditya, Cak Imin fokus saja menjelaskan agenda perubahan yang dia usung bersama pasangannya Anies Baswedan, ketimbang mengkritik program kerja yang mana dirinya juga terlibat dalam perencanaan program tersebut.
“Saya pikir AMIN (Akronim Anies-Muhaimin) perlu memperjelas kerangka perubahan yang seperti apa yang ingin dilakukan dalam 5 tahun ke depan, apakah perubahan yang radikal, besar atau yang seperti apa? Ini yang perlu disampaikan kepada publik dalam masa kampanye,” tutur dia.
Sebelumnya, Cak Imin menyebut program prakerja hanya menawarkan orang mengikuti program tersebut nonton YouTube, lalu dibayar. Padahal, Prakerja seharusnya menjadi program kepada anak muda yang transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Uang negara dikeluarkan untuk membantu industri yang menjadi sasaran pemagangan dibantu oleh negara.
“Prakerja itu kan nonton YouTube dibayar, yang bikin YouTube dibayar. Nah padahal itu urgensinya apa? transisi antara dunia pendidikan lulusan SMK, SMA, S1 yang akan ke dunia kerja,” kata Cak Imin di Cibubur, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini seakan lupa bahwa partainya merupakan bagian dari pemerintah sekaligus salah satu inisiator dari program prakerja. Perencanaan program ini sudah dimulai oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) di era Menteri Hanif Dhakiri, yang merupakan kader PKB. Soal penginisasian oleh PKB pun juga sudah diamini oleh Cak Imin. “Waktu Hanif Dhakiri jadi menteri ketenagakerjaan, nawarkan dua skill sama Prakerja, ” ucap Cak Imin
Terkait melencengnya program prakerja, sejatinya sudah dijelaskan dari jauh-jauh hari oleh Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari pada Juni 2020. Menurut dia, awal mulanya, tak ada pelatihan yang dirancang diselenggarakan secara online. Ide kursus online Kartu Prakerja muncul setelah merebaknya pandemi COVID-19.
“Ya, merancangnya itu sudah lama. Pasca-pilpres kemudian janji (kampanye) kan harus dideliver. Intinya, Kartu Prakerja tidak bisa menggantikan pendidikan formal, baik itu pendidikan vokasi maupun pendidikan non-vokasi,” ungkap Denni kala itu.
Perubahan rencana mendadak ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan status darurat. Di mana ada pembatasan aktivitas untuk pencegahan COVID-19. Lalu dengan semangat program yang tetap harus berjalan meski saat COVID-19, pelatihan offline ditiadakan sementara dan digantikan dengan metode pelatihan online Kartu Prakerja.
