Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon pernyataan Kuasa Hukum mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), Djamaludin Koedoeboen bahwa ada oknum petinggi partai yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Kabag Pemberitaan KPK, Ali mengatakan, pihaknya akan mendalami keterlibatan dua oknum petinggi parpol tersebut selama masih berkaitan dengan penanganan perkara yang sedang ditangani KPK.
“Menarik itu (didalami). Jadi gini, perkara yang SYL itu beda dengan yang sedang penyelidikan oleh KPK. Yang jadi persoalan di Polda dengan tersangka Pak FB (Firli Bahuri) ini bukan SYL yang sekarang, itu beda,” ucap Ali di Hotel Novus Jiva, Anyer, dikutip Kamis (7/12/2023).
Ali menyebutkan, pihaknya bakal mengusut keterlibatan oknum petinggi partai tersebut apabila terkait kasus korupsi SYL di Kementan yang ditangani KPK. Namun, apabila oknum petinggi partai itu terlibat dalam kasus dugaan pemerasan Firli di Polda Metro Jaya, KPK tidak bisa ikut campur.
“Nah siapa nanti yang dituju, kan peristiwa pidananya dulu yang dicari,” tandas Ali.
Diketahui tiga klaster dugaan kasus korupsi di Kementan diusut KPK yaitu kasus dugaan pemerasaan lelang jabatan, pengadaan sapi dan Holtikultura.
Sebelumnya, Djamaluddin Koedoeboen mengungkap dugaan ada oknum petinggi partai politik yang terlibat beberapa proyek di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini yang menimbulkan pemerasan yang dilakukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Ini terkait dugaan keterlibatan mereka di beberapa proyek di Kementan, sehingga terjadi pemerasan dari FB selaku ketua KPK nonaktif terhadap pak SYL,” kata Djamaluddin kepada Medcom.id, Rabu, 6 Desember 2023.
Hal ini disampaikan Djamaluddin ketika ditanya perihal ultimatum terhadap kubu Firli beberapa waktu lalu. Kala itu, Djamaluddin menyebut ada hal yang tak bisa disampaikan ke ruang publik karena ingin menjaga kondisi atau iklim yang kondusif dalam rangka menghadapi Pilpres maupun Pileg 2024.
“(Itu soal) kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024 nanti,” ungkap dia.
