Program makan siang gratis untuk anak-anak yang diusung Prabowo Subianto, bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) cukup brilian. Yang menjadi masalah, duitnya dari mana?
“Itu dananya dari mana? Apalagi dia sampaikan anggarannya sekitar Rp450 triliun. APBN setelah dipotong bunga dan utang sebesar Rp1.000 triliun, sisanya hanya Rp2.000 triliun. Belum untuk anggaran kesehatan, pendidikan dan belanja modal. Ide bagus, eksekusinya belum clear,” papar Guru Besar Ekonomi Politik dari IPB University, Prof Didin S Damanhuri kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (9/11/2023).
Bila tak bisa terealisasi, kata Prof Didin, program makan gratis yang digagas Prabowo, masuk kategori program populis. Artinya, program tersebut hanya untuk menarik simpati atau dukungan, tanpa perlu susah-susah merealisasikannya.
“Terus dibilang nanati akan menghidupkan perekonomian di daerah. Para petani berasnya dibeli. Para ibu di daerah bisa menjadi tukang masak. Iya, betul, itu bagus. Tapi, bagaimana kontrol, sistem distribusi atau delivery-nya. Jangan sampai, program yang mulia itu, menjadi sumber kebocoran baru,” bebernya.
Dia pun mengapresiasi beberapa visi ekonomi Prabowo yang tatarannya sangat ideal, namun eksekusinya masih dipertanyakan. “Misalnya, Pak Prabowo mendorong kemandirian pangan, kemandirian energi dan kemajuan industri. Dia ingin Indonesia menjadi negara kuat yang bisa menolong negara lain. Ya, bagus semua. tapi eksekusinya, bagaimana,” kata Prof Didin.
Dari paparan visinya, kata Prof Didin, Prabowo dengan tegas memuji Presiden Jokowi berhasil meletakkan fondasi ekonomi yang kuat. Dan, konsisten menjalankan ekonomi Pancasila, bukan neolib. Sehingga fase Jokowi ini layak untuk dilanjutkan.
“Sehingga Prabowo akan melanjutkan hilirisasi secara masif demi menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Lagi-lagi masalahnya soal eksekusinya bagaimana? Itu saja sih,” kata Prof Didin.
Wajar jika Prof Didin mempertanyakan eksekusi. Bikin konsep, sangat mudah. Yang tersulit adalah mewujudkannya. Banyak terjadi, calon pemimpin umbar jamin tapi nihil implementasi.
Misalnya saja, Prabowo menyebut Indonesia punya 20 juta hektare rawa yang bisa dimanfaatkan sebagai sawah. Jika 5-6 juta hektare rawa itu bisa disulap menjadi sawah, maka Indonesia, menurut Prabowo, sudah bisa swasembada. Tapi, merubah rawa menjadi sawah, tidak seperti membalik tangan. Tak usah jauh-jauh, apa kabar dengan program Food Estate yang digagas Presiden Jokowi?
