News

KPK: OTT di Maluku Utara Terkait Dugaan Jual-Beli Jabatan dan Proyek Pengadaan


Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara (Malut). Adapun kasus rasuah yang tengah diusut adalah dugaan jual beli lelang jabatan serta proyek pengadaan barang dan jasa.

“Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Terkait terjaringnya Gubernur Maluku Utara Ghani Kasuba hingga pejabat eselon II dalam OTT ini, Ghufron menyatakan KPK belum bisa mengumumkan secara resmi soal pihak-pihak mana saja yang telah diamankan.

“Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang kami amankan dan barang buktinya,” ujar Ghufron.

Nantinya, identitas para pihak diamankan hingga para pihak ditetapkan tersangka bakal diumumkan usai pemeriksaan 1 x 24 jam. Termasuk jumlah uang yang diamankan dalam tindakan melawan hukum tersebut. “Setelah pemeriksaan selama 1×24 jam nanti kami akan update progresnya,” tandas Gufron.

Informasi yang berhasil dihimpun, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Gubernur sekaligus Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Malut di Kota Ternate. Giat ini dilakukan sejak sore waktu setempat.

Penggeledahan dilakukan terkait dengan OTT. Selain orang nomor satu di Maluku Utara, turut terjaring juga beberapa pejabat eselon dua. Pukul 19.20 WIT terlihat beberapa penyidik KPK keluar dari kediaman gubernur, Belum diketahui dokumen apa saja yang di bawah dari hasil penggeledahan ini. Terlihat beberapa penyidik setelah keluar dari kediaman langsung menaiki sebuah mobil berwarna hitam.

Selain kediaman gubernur yang digeledah, KPK juga dikabarkan melakukan penyegelan terhadap beberapa kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Malut. Kabar yang beredar, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba di Sofifi juga disegel. 

Back to top button