Taji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah praktik politik uang di Pemilu 2024 diragukan aktivis antikorupsi. Keraguan ini merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tiga jurus mencegah politik uang pada Pemilu 2024.
“Saya sih skeptis ya, kampanye-kampanye seperti itu ya. Itu mah tanggapan saya. Kenapa saya skeptis? Enggak ada hasilnya!” kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) Zaenur Rahman saat dihubungi Inilah.com, dikutip Minggu (31/12/2023).
Zaenur menjelaskan, politik uang begitu marak di Tanah Air lantaran berpolitik yang terbilang begitu tinggi.
“Nah, korupsi politik itu dipicu oleh high cost politic. Politik yang berbiaya tinggi. Nah, high-cost politics itu dipicu oleh vote buying yakni memberi sejumlah uang ataupan barang kepada pemilih,” kata Zaenur memaparkan.
Zaenur mengamati tidak ada tindak tegas lembaga yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak partai politik (parpol), calon anggota legislatif maupun calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres)yang telah melakukan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu. Padahal sejumlah bukti cukup kuat telah terungkap. Sebagai contoh, temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan yang diduga menyangkut kebutuhan kampanye Pemilu 2024.
“Bawaslu Itu tidak punya gigi sama sekali. Bawaslu itu kinerjanya sangat buruk diprotes oleh masyarakat. Bahkan untuk sekarang-sekarang itu dengan berbagai bentuk pelanggaran yang sangat jelas. Bawaslu tidak punya kinerja yang bagus,” ujar Zaenur menyesalkan.
Begitu juga aparat penegak hukum (APH) yang dinilai abai untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
“Lalu kemudian tindak lanjut laporan PPATK itu apa? tidak ada. Baik itu polisi, KPK, kejaksaan tidak ada tindak lanjut apa pun,” kata Zaenur menambahkan.
Menurut dia, apabila penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum serius menindak dugaan pelanggaran pemilu, maka budaya politik uang di Indonesia dapat dilenyapkan.
“Kalau itu ditindak dapat menutup keran vote buying yang akan digunakan oleh para kontestan ini nanti menjelang hari pencoblosan,” ujar Zaenur.
Sebelumnya, Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango membeberkan KPK menggulirkan tiga progam demi mencegah politik uang jelang Pemilu 2024.
“Untuk mencegah tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilu, KPK telah menyiapkan tiga program, yaitu melalui Politik Cerdas Berintegritas (PCB), kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, dan aplikasi JAGA Pemilu,” kata Nawawi dalam keterangan tertulis.
Nawawi menerangkan, program PCB yang dijalankan KPK dilakukan melalui tiga rangkaian, yakni penandatanganan deklarasi antikorupsi partai politik (executive briefing), pemberian materi integritas dan dana kampanye dari KPU, serta pemberian materi E-Learning politik dengan pengurus partai politik sebagai pesertanya.
KPK juga gencar menyerukan ‘Hajar Serangan Fajar’ di berbagai daerah sebagai upaya untuk mendukung kampanye anti-politik uang. Kampanye ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar menolak segala bentuk suap menjelang pemilu 2024.
Tak hanya itu, dalam tugas pencegahan korupsi di pemilu, KPK turut bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
“Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa menyampaikan segala hal yang mereka lihat yang merupakan penyimpangan atau kecurangan di pelaksanaan pemilu,” ujar Nawawi.
“Tiga program ini sudah kami jalankan. Kami ada bersama-sama KPU dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu tahun depan,” ujar Nawawi.
