Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas untuk menyelesaikan permasalahan investasi yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ia meminta Menteri Investasi/BKPM untuk segera melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar, untuk mengurai permasalahan yang terjadi selama ini.
“Kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang. Dan saya yakin dengan kemampuan komunikasi pak menteri, segala keruwetan bisa diatasi. koordinasi menjadi soal yang harus dituntaskan karena kalau koordinasinya kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Sarmuji dikutip di Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Politikus Partai Golkar ini menilai, konflik di Pulau Rempang terjadi karena masih ada persoalan yang mungkin belum terkomunikasikan dengan baik. Sehingga menjalin komunikasi dengan masyarakat dan berusaha mengakomodir keinginan masyarakat serta memahami sosial budaya yang dimiliki masyarakat penting untuk dapat mengatasi permasalahan investasi yang masih ada.
“(Jika) pemerintah sudah menyediakan sekian-sekian itu terkomunikasikan dengan baik, rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sudah disediakan, uang sampai bangunan rumahnya bisa ditempati juga sudah disediakan. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan,” tutur Sarmuji.
Diketahui, peristiwa bentrokan antara aparat dengan masyarakat adat Pulau Rempang dipicu oleh rencana penggusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City. Warga Rempang masih menolak rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebab mereka mengklaim sudah menempati wilayah tersebut hampir dua abad.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengatakan dukungan terhadap investasi yang dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa jangan sampai investasi justru malah mengorbankan rakyat. Sebab, menyejahterakan rakyat merupakan amanah konstitusi yang salah satu cara strategisnya adalah melalui investasi.
“Kita sangat mendukung investasi itu, tapi tentu dengan investasi yang ada itu jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan apalagi rakyat banyak yang dikorbankan,” ujarnya di Jakarta, dikutip Kamis (14/9/2023).
Amin menambahkan, gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik. Ia mengingatkan agar pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan yang baik kepada masyarakat.
“Jadi dilakukanlah pendekatan sebaik-baiknya. Saya yakin rakyat ini kalau komunikasinya bagus ya prosesnya berjalan dengan baik dan mereka merasa tidak dirugikan. Masalahnya bukan sekedar jaminan rumah luasnya sekian, tanah sekian, tapi yang paling penting tentu saja bagi mereka adalah soal kehidupan, penghidupan berkelanjutannya,” jelasnya.
