Capres nomor urut 1, Anies Baswedan ditanyai soal komitmennya dalam memegang janji kampanye bila nanti dirinya memenangkan kontestasi dan terpilih menjadi presiden.
Soal komitmen, Anies menjamin dirinya tidak akan ingkar. Maka menurutnya, kontrak politik bukan suatu keharusan untuk dibuat. Anies pun mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.
“Apa yang harus dikerjakan, yang harus dibicarakan adalah komitmen politik di dilaksanakan. Kami di Jakarta punya 23 janji dan 23 janji telah dilaksanakan, kenapa 23 janji bukan program? Kenapa? karena janji adalah utang,” tutur Anies di Malang, dikutip Minggu (19/11/2023).
Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
“Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta,” imbuhnya.
Anies juga mengatakan, baik dalam memimpin di Jakarta ataupun nantinya memimpin Indonesia, dirinya akan menghasilkan kebijakan yang berlandaskan pada unsur keadilan.
“Keadilan itu bukan hanya diucapkan pada saat upacara, ketika Pancasila diungkapkan ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ keadilan itu harus menjadi pegangan operasional penyusunan kebijakan,” kata Anies.
Anies mengatakan akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan memenuhi unsur keadilan. Tak hanya itu, kata Anies, akan ada juga pertanyaan bagaimana bila terjadi ketimpangan di Indonesia dari mulai pendidikan hingga ekonomi antara Jawa dan luar Pulau Jawa.
“Pertanyaannya akan memenuhi unsur keadilan tidak, dan apa yang terjadi ketimpangan, ketimpangan antar kota-desa, ketimpangan antara pulau Jawa dan luar Jawa, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, ketimpangan antar madrasah dan sekolah umum. Itu namanya ketimpangan,” ujar Anies.
Diketahui, saat berkunjung ke sejumlah Kiai dan Bu Nyai kampung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/11/2023) Siti Zuhro, selaku perwakilan Bu Nyai Kecamatan Dau bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa.
Ia ingin Anies menekan kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. “Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies,” kata Siti Zuhro
