Anggota Komisi X DPR RI mendorong perbaikan sistem seleksi mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Langkah ini demi menjamin rasa keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, guna menjaring calon mahasiswa dengan kemampuan sesuai standar akademik yang ditentukan.
“Perlu penguatan terkait kemampuan perguruan tinggi terutama dalam mencetak SDM berpengetahuan, terampil, dan berkarakter. (Hal ini) dimulai dari proses seleksi calon mahasiswanya,” kata Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (7/2/2023).
Ia menjelaskan, perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah masalah. Permasalahan ini terkait mutu, relevansi, akses, daya saing, dan tata kelola demi mendapatkan output yang maksimal.
Untuk itu, lanjut Sodik, Komisi X DPR RI mendorong perguruan tinggi negeri maupun swasta berbenah.
“Kami terus menyerap aspirasi guna memperbaiki sistem pendidikan tinggi yang dirasa perlu penguatan di berbagai sisinya. Termasuk peningkatan kesejahteraan untuk para dosen,” kata Sodik.
Sementara, Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Ahmad Alim Bachri mengatakan, kebijakan yang mendukung peningkatan mutu perguruan tinggi dibutuhkan agar memiliki daya saing.
“Perguruan tinggi harus bisa lebih produktif. Termasuk misalnya pengelolaan berbasis pada kepentingan lokal,” ujarnya.
Alim menyebut, ULM sebagai universitas tertua di Kalimantan yang berada Kalsel. Kalsel saat ini merupakan wilayah penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan peran besar dalam menyiapkan kebutuhan SDM untuk pembangunan IKN.
“Jadi peran penyangga IKN ini bisa dikuatkan dengan dukungan kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi di Kalimantan Selatan,” katanya.
