Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan Kementerian Perdagangan telah meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini dilakukan melalui bantuan, kerja sama dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Zulhas, sapaan akrabnya, mengharapkan, pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan akuntabel.
“Kemendag mengucapkan terima kasih kepada BPK dan segenap jajarannya sehingga Kementerian Perdagangan mendapat banyak pembelajaran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel,” kata Zulhas saat penyerahan laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2022 di Jakarta, pada Jumat (10/2/2023).
Mendag menyebutkan, Kemendag sebelumnya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali secara berturut-turut sejak 2010 hingga 2020. Namun, pada 2021 laporan keuangan Kemendag mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Dengan bimbingan BPK diharapkan laporan Kemendag berikutnya akan kembali meraih WTP,” tandas Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Menkop UMKM) Teten Masduki, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing.
Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan, yaitu Sekretaris Jenderal Suhanto dan Inspektur Jenderal Didid Noordiatmoko.
