Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan harmonisasi kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi (Jabodetabek) diawasi langsung oleh wakil presiden (wapres). Langkah ini dilakukan melihat kesuksesan harmonisasi Papua di bawah pengawasan Wapres Ma’ruf Amin langsung.
“Harmonisasi itu banyak sekali program-program di pemerintah tentang Papua entah masalah jalan perhubungan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” kata Tito dalam paparan di Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).
Di samping itu, Tito menjelaskan bahwa aglomerasi Jabodetabek dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) merupakan permasalahan kompleks. Pasalnya, dengan persamaan masalah setiap daerah tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kementerian.
“Maka perlu lebih spesifik, ditangani wapres,” ucapnya.
Menurutnya, wapres akan dilibatkan menjadi pimpinan dari pembangunannya. Untuk selanjutnya nanti akan dibentuk badan yang berperan sebagai pihak yang mengharmonisasikan kebijakan, sinkronisasi, dan evaluasi.
“Ini mirip seperti yang sudah kita lakukan di Papua dibentuk Badan Percepatan Pembangunan Papua (BPP),” kata Tito.
Meski akan dipimpin wapres, namun bukan berarti kebijakan pembangunannya akan diambil alih. Sebab, eksekusi kebijakannya tetap dilakukan oleh masing-masih pemerintah daerah di wilayah yang termasuk aglomerasi, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur atau Jabodetabekjur.
Diketahui, hari ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Mendagri Tito Karnavian membahas Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).
Dalam pemaparannya di depan anggota DPD RI, mantan Kapolri itu menyampaikan pemerintah mengapresiasi serta menyambut baik penyampaian inisiatif RUU DKJ tersebut. Menurutnya, pengesahan RUU DKJ dalam rapat paripurna menjadi langkah awal baik dalam membangun Jakarta lebih baik.
Bahkan pemerintah berkomitmen membangun Jakarta sebagai kota kelas dunia seperti New York (Amerika Serikat) atau Sydney dan Melbourne (Australia). Bukan hanya sekadar daerah khusus, namun Jakarta digadang-gadang menjadi pusat perekonomian, perbankan dan lainnya.
