Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pemanggilan para menteri untuk menjadi saksi dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih penting. Hal ini menyinggung urgensi pemanggilan Kapolda sebagai saksi yang kemudian mendapat larangan dari Kapolri.
“Tapi sejauh ini yang paling penting kehadiran Menteri Keuangan dan Menteri Sosial untuk memberikan keterangannya di Mahkamah Konstitusi ya,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung MK, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2024).
Selain itu, Todung juga membeberkan para ahli yang akan hadir untuk membela gugatannya tersebut. Di antaranya terdapat ada ahli tata negara, ahli psikologi politik, ahli sosiologi politik, ahli komunikasi politik, ahli ekonomi, ahli ekonomi pertanian,serta ahli IT.
“Jadi saudara-saudara ini begitu pentingnya kita mencari semua informasi keterangan bahan yang selengkap mungkin, untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran kecurangan yang terjadi pada masa pemilu ini. Bbukan pada saat pencoblosan 14 Februari, tapi jauh sebelum itu,” ujarnya.
Di samping itu, Todung menyatakan bahwa gugatan ini menjadi momen bersejarah dalam mengungkap kebenaran. Oleh karenanya, ia menyebut bahwa kehadiran para saksi dan ahli menjadi sangat penting.
“Saya ingin mengatakan this is the moment of truth, this is a test history, ujian sejarah, the moment of truth untuk kita semua untuk kalian untuk anak-anak kalian untuk cucu kalian dan untuk Indonesia yang lebih baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud akan menghadirkan seorang anggota Polri dengan jabatan kapolda sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2024 di MK. Namun upaya itu batal dilakukan lantaran yang bersangkutan tidak bersedia hadir.
