Dalam mengendalikan laju inflasi di daerah, Bank Indonesia (BI) mengerahkan 46 kantor perwakilan secara nasional dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Sedangkan kantor pusat untuk mengkondisikan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi gejolak global. Termasuk pengendalian inflasi harga impor yang terpengaruh pelemahan nilai rupiah.
Kebiakannya, baik melalui intervensi spot maupun forward sesuai kebutuhan. Sehingga secara keseluruhan sebagai kebijakan moneter dan makroprudensial.
Konkretnya dengan tiga kebijakan lainnya, yaitu digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah.
“Karena arahnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, Rabu (29/11/2023) tentang hasil pertemuan tahunannya.
Selain pengendalian inflasi di daerah, untuk menggerakkan sektor riil, BI melonggakan kebijakan makroprudensial di tahun 2024. Bentuknya, berupa insentif likuiditas makroprudensial akan ditingkatkan guna mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas.
“Seluruh insentif likuiditas Rp159 triliun dengan tambahan sekitar Rp20 triliun dapat dimanfaatkan oleh perbankan,” katanya sambil menambahkan instrumen makroprudensial lainnya dipastikan tetap longgar hingga Desember 2024.
Belum lagi untuk penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) mulai Desember 2023 akan menambah fleksibilitas likuiditas sebesar Rp81 triliun. Oleh karena itu, BI mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit sejalan dengan longgarnya likuiditas. Sehingga turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Tujuannya tentu, untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 1,5% hingga 3,5% pada 2024 dan 2025. Suku bunga kebijakan khususnya, akan tetap dipertahankan, dengan tetap menyesuaikan kondisi atau perkembangan global dan domestik.
“Suku bunga, BI rate akan kami pertahankan dan respons lebih lanjut sesuai dinamika ekonomi global dan domestik,” jelas Perry.
Cerita tentang inflasi daerah, Pemprov Aceh dinyatakan berhasil dalam mengendalikan inflasi saat kenaikan harga barang. Sehingga menjadi yang terendah secara nasional pada Oktober 2023 yakni sebesar 1,95 persen secara year-or-year/yoy.
“Inflasi Aceh gabungan di kota IHK (Indeks Harga Konsumen) sampai Oktober 2023 sebesar 1,95 persen, dan ini menjadi terendah secara nasional,” kata Kepala Bank Indonesia Aceh, Rony Widijarto di Banda Aceh, Selasa (28/11/2023) lalu.
Padahal pemerintah menetapkan target inflasi nasional 3 plus 1 persen sepanjang 2023. Saat ini, kata dia, angka inflasi Aceh inflasi terjaga di angka 1,95 persen, atau menjadi terendah di Sumatera yang mencapai 2,65 persen dan nasional 2,56 persen (yoy).
