Tongkat kepemimpinan tertinggi di Pemprov DKI Jakarta telah beralih dari Anies Baswedan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono yang dilantik pada 17 Oktober lalu. Ada beberapa perbedaan gaya dua pemimpin dalam menghadapi persoalan di Ibu Kota ini.
Anies Baswedan sejak awal sudah mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo memilih penerusnya adalah langkah yang tepat. Sosok penggantinya memiliki pengalaman yang luas menghadapi persoalan di Jakarta. “Keputusan Kemendagri dan Pak Presiden adalah keputusan yang tepat dan Insya Allah Pak Heru, kami yakin bisa menuntaskan semua tantangan ini dengan baik,” ujar Anies, Senin (17/10/2022).
Sementara Heru yang sudah bekerja hampir dua pekan ini menegaskan akan terus bekerja keras untuk DKI Jakarta. Heru juga memberikan sinyal masih akan melanjutkan program warisan Anies pada masa kepemimpinannya ke depan. Dia mengungkapkan sudah melakukan rapat bersama Anies tentang program-program di Jakarta.
Dalam waktu beberapa hari, Heru sudah menunjukkan kecenderungan memilih beberapa kebijakan yang berbeda dari Anies untuk mengatasi berbagai masalah di Jakarta. Namun, ada juga kebijakan yang mirip-mirip bahkan meneruskan program yang sudah ada.
Meja Pengaduan
Tak lama setelah Heru dilantik, ia langsung mengaktifkan kembali meja pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta. Konsep ini meneruskan kebijakan saat Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat gubernur DKI Jakarta.
Sementara saat kepemimpinan Anies, meja pengaduan di Balai Kota ditiadakan. Dia mengarahkan pengaduan pada posko yang ada di kecamatan seluruh Jakarta. Di era Anies, penggunaan teknologi digital di kedepankan. Anies punya aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang kerap disebut sebagai Super App. JAKI yang diluncurkan pada September 2020 disebut sebagai plaform untuk beragam kebutuhan di Jakarta, dari mulai membuat laporan hingga mencari tahu harga pangan.
Melalui JAKI, warga Jakarta bisa melaporkan berbagai kejadian dan langsung bisa melihat tindak lanjut dari pemerintah. Anies menargetkan laporan warga sampai maksimal enam jam ke satuan kerja perangkat daerah terkait dan ditindaklanjuti dalam waktu tujuh jam.
Uniknya, meski sudah membuka meja pengaduan, Heru mempersilakan warga mengadu atau melaporkan masalahnya lewat kanal apapun, baik secara langsung di Balai Kota, di tiap-tiap kelurahan, atau melalui aplikasi JAKI. Bahkan ia sempat mengajari sejumlah warga soal cara menggunakan aplikasi JAKI ini. “Ada beberapa warga mengadu, tapi minta ajarin sistem JAKI,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta.
Blusukan
Heru juga mengikuti gaya kepimpinan Jokowi yaitu blusukan. Dia berjanji akan blusukan setiap hari setelah dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. “Ya saya lihat banyak program, setiap hari kita harus keliling melihat. Ya harus setiap hari,” kata Heru kepada awak media di Istana Kepresidenan.
Selama hampir dua minggu menjabat, dia memang rajin blusukan. Misalnya saja, terkait penanganan banjir, Heru blusukan ke beberapa titik krusial seperti Waduk Pluit, Manggarai, Kali Krukut, Banjir Kanal Barat.
Blusukan sebenarnya juga terjadi di masa Anies Baswedan. Namun program Anies turun ke lapangan ini tidak menggunakan istilah blusukan. Anies kerap mengunjungi pelosok-pelosok kampung di Ibu Kota. “Anies bekerja tanpa pencitraan secara berlebih apalagi sampai masuk gorong-gorong, dan tak perlu juga harus marah-marah. Dengan cara-cara yang cerdas dan santun,” jelas politisi Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Rumah DP 0 Rupiah
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mempersoalkan program rumah down payment atau DP 0 rupiah berlanjut. Program rumah DP 0 rupiah ini merupakan kebijakan warisan dari Gubernur Anies Baswedan. “Kewenangannya sama Sarana Jaya, kalau itu untuk kebutuhan masyarakat dan antusias masyarakat ya enggak apa-apa juga (diteruskan),” kata Heru, Kamis (27/10/2022).
Sebelumnya nasib program rumah DP nol rupiah ini masih belum jelas setelah Anies tidak lagi menjabat di Jakarta. Pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) masih belum bisa memastikan keberlangsungan program ini.
“Ya secara RPD (Rencana Pembangunan Daerah) kami memang sudah menyusunnya 2023-2026. Kita sudah menyusun guideline hal apa saja untuk dilakukan selama 3 tahun ke depan. Tapi tentu saja ada hal-hal spesifik secara khusus yg perlu kita mintakan arahan Pak Pj,” ucap Sarjoko, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI Jakarta.
TGUPP
Heru Budi Hartono sudah memberi isyarat tidak akan menggunakan jasa Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya, langkah untuk tidak menggunakan TGUPP ini merupakan keputusan pribadinya.
Ia menyebut bukan berarti penggunaan TGUPP seperti yang dilakukan di era Anies Baswedan dan gubernur sebelumnya tidak baik. “TGUPP kan tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus, tapi saya belum terpikirkan (pakai TGUPP),” ujarnya.
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies membentuk TGUPP. Tim ini, kata Anies, bertugas dalam pengawasan kinerja jajaran eksekutif Pemprov DKI Jakarta agar serapan dan program yang berjalan bisa sesuai dengan rencana yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pengawasan internal monitoring program, jadi begitu Anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerjanya, jadi kalau Dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah delivery unit,” kata Anies.
Penanganan Banjir
Program penanganan banjir andalan Anies adalah sumur resapan, terutama di daerah cekung. Tempat-tempat dengan cekungan paling potensi tergenang air dan harus dipompa. Di situlah, lanjut Anies, mengapa sumur resapan itu penting untuk menanggulangi banjir.
“Sumur resapan itu penting untuk daerah yang cekung. Kalau daerah yang tidak cekung, air mudah mengalir. Tapi kalau di daerah yang cekung, ketika terjadi hujan dengan volume yang amat tinggi, lalu diandalkannya pompa untuk mengalirkan ke tempat lain,” ungkap Anies, Rabu (5/10/2022).
Dia pun menekankan penanganan banjir harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah, bukan politik. “Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini [permasalahan banjir], sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara scientific [ilmiah]. Bukan semata-mata secara politik,” kata Anies.
Sementara Heru cenderung memilih pendekatan pembangunan waduk dan normalisasi kali. Dia berpendapat, banjir Jakarta disebabkan tiga hal, yaitu rob, hujan, dan kiriman banjir. “Kita bicara terkait rob, maka kita harus antisipasi adalah dengan membangun waduk di sekitar Jakbar dan Jakut,” kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).
Terkait banjir kiriman pihaknya harus berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni mengenai pembangunan infrastruktur waduk Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan.
Heru juga sudah berbicara mengenai normalisasi kali Ciliwung saat bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Tak hanya itu, mereka membahas soal masterplan penanggulangan banjir. Rencananya program tersebut akan disinergikan bersama dengan Kementerian PUPR.
Gandeng Tokoh Islam
Ada perbedaan gaya pendekatan kedua pemimpin di DKI ini meski sama-sama menggandeng tokoh Islam. Heru Budi memilih bertemu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk menjajaki peluang kerja sama antara PBNU dan Pemprov DKI.
“Kami banyak berbincang serta menjajaki peluang kerja sama antara PBNU dan Pemprov DKI Jakarta di bidang kemaslahatan masyarakat,” ucapnya dalam akun instagram @herubudihartono. Mulai dari pendidikan hingga kesehatan serta kepedulian kepada masyarakat bawah.
Sementara Anies Baswedan bertemu dengan Habib Rizieq Shihab. Anies diketahui kerap bertemu Habib Rizieq. Terakhir, Anies menghadiri acara pernikahan putri Rizieq pada 7 Oktober lalu di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Anies berpamitan dengan Rizieq karena masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir. Rizieq pun mendoakan Anies agar husnul khatimah di akhir jabatannya.
Anies selama menjabat dikenal sangat dekat dengan tokoh-tokoh Muslim di DKI Jakarta. Ia kerap bertemu dengan para kyai, dan ulama ustadz di Jakarta. Termasuk dengan para intelektual Muslim.
Yang perlu dicatat, Anies Baswedan telah mendapat banyak pujian dan apresiasi tentang penangangan berbagai masalah di DKI Jakarta selama menjabat. Baik dari sisi transportasi publik yang terintegrasi hingga pembangunan sarana dan prasarana termasuk beberapa fasilitas untuk warga. Ia juga terkenal dengan motonya membangun tanpa menggusur untuk membangun Jakarta.
Sementara, Heru Budi masih dalam hitungan hari menjabat dan bekerja sebagai Pj Gubernur DKI sehingga program dan gaya kepemimpinannya masih perlu diuji.
Akankah Ibu Kota menjadi lebih baik? Hanya waktu yang akan menjawabnya.
