Pemerintahan Presiden Jokowi menandai hubungan yang sangat mesra antara Indonesia dan Republik Rakyat China. Sayangnya hubungan itu terkesan didominasi perilaku “bucin”,yang antara lain membuat pemerintah—kata seorang peneliti dan sebuah jurnal ilmiah UKI–justru mendiskriminasi warganya sendiri.
Banyak orang bilang, biasanya pasangan yang sempat retak, setelah rujuk mereka menunjukkan kemesraan yang lebih dibanding sebelumnya. Mungkin itu juga berlaku pada hubungan luar negeri Indonesia dengan Republik Rakyat China. Meski rujuknya telah berbilang dekade pun, hubungan antara Jakarta-Peking (alias Beijing setelah pemberlakuan reformasi bahasa di RRC pada 1950-an yang mengganti bunyi “CHI” dan “KI” yang lama dengan “JI”) justru kian mesra. Belakangan, paling tidak setelah 2014, sikap Indonesia terhadap China bahkan laiknya bahasa anak muda kita, “bucin” alias “budak cinta”.
Dibilang sempat retak karena memang ada masa ketika hubungan Indonesia-China ibarat “suheng” (kakak seperguruan) dengan “sute”, adiknya. Begitu lengketnya, perkawanan antarnegara yang hidup di era Orde Lama Soekarno itu sampai memunculkan istilah “Poros Jakarta-Peking”. Masuk akal sebenarnya, karena saat itu Bung Karno perlu dukungan China dalam perseteruannya dengan negara-negara ‘’Kapitalis-Imperialis” yang kala itu ia sebut The Old Established Forces alias OLDEFO. Bung Karno waktu itu bermimpi membentuk poros baru beranggotakan negara-negara non kapitalis-imperialis yang disebutnya New Emerging Forces (NEFO). Ingat pula, saat itu Indonesia memutuskan keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang Oldefo, bahkan sempat menggelar “Olimpiade” sendiri, yakni Games of the Nefo alias Ganefo tahun 1963.
Akibat G30S/PKI dan dugaan keterlibatan RRC, ‘pasangan sehati’ Indonesia-RRC itu harus putus. Nyaris talak tiga, bahkan! Seraya berpaling ke Barat dan membentuk ASEAN sebagai wadah kerja sama regional, Soeharto yang terangkat ke kekuasaan melakukan kebijakan tegas, memutus hubungan diplomatik dengan China pada 1967.
Baru pada 1990, Soeharto melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas menandatangani komunike bersama “The Resumption of The Diplomatic Between The Two Countries” dengan Menteri Luar Negeri China, Qian Qichen, di Beijing. Sebelumnya, pada saat upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo, Jepang, 1989, Soeharto bertemu Qian Qichen, membahas peluang perbaikan hubungan kedua negara. Rujuklah Indonesia-China, meski tampaknya, karena masih malu-malu, keduanya masih ‘pisah ranjang’.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian meningkatkan hubungan itu pasca-Reformasi. Gus Dur bahkan meresmikan Hari Raya Imlek sebagai libur nasional, dan mengakui Konghucu sebagai agama di Indonesia. Gus Dur pun tercatat sebagai presiden yang pertama kali melakukan kunjungan ke China sebagai negara pertama setelah resmi menjabat.
Namun, Yudhoyono-lah presiden Indonesia yang menggelembungkan hubungan ekonomi Indonesia-China. Pada 2010, dalam pidato pembukaan di forum bisnis yang menghadirkan 500 pengusaha Indonesia dan China di China Hall, Pudong Shangri-La Hotel, Shanghai, RRC, Presiden SBY menyatakan akan terus memperbaiki regulasi dengan menyederhanakan proses administrasi dan perizinan bagi investor.
Pada 2012, hubungan ekonomi itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan perdagangan senilai 17 miliar dollar AS dalam bidang pertambangan, pembangkit listrik tenaga air, besi baja, pertanian dan tekstil. Kesepakatan ini juga diketahui mencakup isu strategis nasional seperti kerja sama maritim, pariwisata warga China ke Indonesia, hingga upaya untuk memberantas perdagangan narkoba.
Sampai-sampai Presiden China saat itu, Hu Jintao, menyebut Indonesia sebagai negara tujuan utama investasi pertambangan dan komoditas lainnya, seperti minyak sawit dan timah. Untuk dua komoditas itu saja, tahun lalu kerja sama itu bernilai hampir 61 miliar dollar AS. Saking “gumbira”-nya pihak RRC, laman Setkab.go.id, pada 16 September 2014 mengangkat pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RRC, Wang Jiarui, yang menyatakan di era SBY itu hubungan kedua negara berada pada tingkat terbaik. Saat itu China pun menyatakan apresiasi atas kerja SBY sebagai mediator untuk menekan penyelesaian masalah di Laut Cina Selatan, secara damai.
Pepatah “witing tresno jalaran soko kulino” alias cinta datang karena seringnya bertemu, tampaknya tidak berlaku buat Presiden Jokowi yang menggantikan SBY. Tanpa harus bertemu sebelumnya, entah mengapa, ‘rasa cinta’ pada RRC itu seolah kadung lekat padanya. Segera setelah dilantik, Oktober 2014, pada akhir November tahun itu ia sudah terbang ke Beijing, bertemu Presiden Xi Jinping. Perjalanan itu sekaligus menandai kunjungan luar negeri pertama Jokowi setelah resmi menjabat presiden.
Dari perjalanan itu Indonesia langsung ‘membungkus’ 27 miliar dollar AS lebih komitmen investasi China di Indonesia. Tak perlu waktu lama, hanya sebulan kemudian, pada Desember 2014 sudah muncul tulisan Saiful Mujani di sebuah harian nasional, mengomentari arah baru kebijakan luar negeri Indonesia itu. Judulnya benderang,” Poros Jakarta-Beijing II”.
***
Tak ada yang salah dengan “poros-porosan” tersebut, kendati mungkin terasa kurang pas dengan politik luar negeri kita yang “bebas aktif”. Yang banyak dipertanyakan orang, manakala posisi Indonesia dalam hubungan itu mengesankan relasi ketidaksetaraan antara dua negara merdeka-berdaulat. Bahkan mengesankan hubungan yang cenderung subordinatif.
Di sisi lain, kedekatan kedua negara tampaknya kian membuat posisi Indonesia dalam relasi tersebut seperti “bucin” alias budak cinta. Cara pemerintah Jokowi membina hubungan itu mengesankan biarlah kepentingan Indonesia banyak terpinggirkan dan jadi marjinal, semata agar “kekasih” China ini senantiasa “senang hati” dan tiada meradang.
Ada banyak ‘bukti’ soal itu. Kita angkat sedikit saja di antaranya. Misalnya, pertama, soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang di awal-awal lebih dikenal sebagai Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Diawali dengan kekecewaan Jepang yang dalam karena tersingkir oleh China, justru setelah melakukan feasibility study, kini biaya KCJB yang awalnya Rp 86 triliun itu telah bengkak menjadi Rp 114 triliun. Proyek yang awalnya dijanjikan non-APBN itu pun kini telah dijamin via APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015.
Itu belum urusan utang KCJB yang baru akan lunas 80 tahun mendatang, alias di masa para cucu-cicit kita mentas mengelola negara! Wajar bila ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, meradang.
“Yang dulu membuat uji kelayakan harusnya dituntut ke ranah hukum karena meloloskan project yang bermasalah,”kata Bhima. Pasalnya, dengan pilihan transportasi Bandung-Jakarta yang sangat beragam, sementara KCJB pun tidak terkoneksi dengan baik, ia meragukan manfaatnya bagi publik. Berkaitan dengan bengkaknya biaya serta penjaminan via APBN, Bhima merasa yakin bahwa KCJB memang sebuah jebakan utang. “Ini (bisa) disebut sebagai debt trap atau jebakan utang,”ujar Bhima. Meski belum sampai pada kekuatiran akan men
gulangi kasus utang Srilanka dan Uganda yang sampai harus kehilangan kedaulatannya akibat tak mampu bayar utang ke China, Bhima menyatakan kondisi yang ada wajar membuat warga resah.
“Yang jelas konsekuensi utang kereta cepat akan membuat ruang fiskal semakin sempit. Itu membuat APBN tidak mampu optimal mendanai program-program prioritas lainnya,”kata Bhima. “Belum lagi pajak masyarakat pun bisa saja harus dinaikkan sebagai konsekuensi utang dan bunga yang tiap tahun meningkat.”
Dengan berbagai persoalan itu, Direktur Studi China-Indonesia CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, mempertanyakan mengapa pada saat Presiden Jokowi Kembali ke China belum lama ini, justru ada niat untuk menggandeng China kembali, memperpanjang kereta cepat sampai ke Surabaya. “Dalam perjalanan Jokowi ke Chengdu, kemarin, sepertinya isu yang bermasalah tidak dibahas, malah Presiden Jokowi mengundang investor China untuk semakin meningkatkan investasinya di Indonesia,”kata Zulfikar.
Yang ia khawatirkan, dengan utang-utang yang semakin meningkat itu, ke depan Indonesia akan semakin bergantung pada China.
Tidak hanya kedua ekonom, beberapa wakil rakyat di DPR, antara lain Hidayatullah, anggota Komisi XI DPR F-PKS, juga menyayangkan lemahnya daya tawar Indonesia dalam hubungan ekonomi dengan China tersebut. Menurut Hidayatullah, catatan PKS terkait utang ke China selalu merugikan lndonesia. “Besaran bunga dan persyaratannya selalu saja menguntungkan China. Posisi tawar pemimpin kita terkesan lemah ketika melakukan kerja sama dengan China,” kata dia.
Hal lain yang ia khawatirkan, menurutnya sebagian utang kepada China itu tidak tercatat sebagai utang negara, karena berlindung menjadi utang BUMN. “Tapi secara tidak langsung akan menjadi tanggung jawab negara, seperti kasus utang pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu.”
“Kebucinan” Indonesia juga dibuktikan dengan kesediaan untuk membiarkan China membawa buruh-buruh mereka bekerja pada proyek-proyek China di Indonesia. Padahal, semua tahu angka pengangguran terbuka Indonesia pun tidak tanggung-tanggung: masih sekitar 5,45 persen menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023. Persentase itu secara riil berarti 7,99 juta orang, meski berkurang sekitar 410 ribu orang dibanding Februari 2022.
Ketidakberkutikan pemerintahan Presiden Jokowi itu dibuktikan dengan membiarkan serbuan tenaga kerja asing dari China, yang sampai November 2022 saja sudah sekitar 111,7 ribu orang!
Fakta itu membuat peneliti Lintang Wahyu Charisa Raharjo dan Angel Damayanti, dalam artikel mereka “Mengapa Indonesia Mengambil Lebih Banyak Pekerja Asing China”, dalam Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, volume 1, November 2022, Universitas Kristen Indonesia, berkesimpulan bahwa kebijakan membiarkan pekerja asing China itu merupakan bentuk diskriminasi oleh pemerintah Indonesia.
Belum lagi terbukti, bahwa pemerintah pun terkesan memberikan diskon tak kepalang tanggung untuk perusahaan-perusahaan China itu. Tidak hanya harga jual pemerintah yang pada 2021 hanya 38,19 dolar AS per ton, kurang dari setengah harga Shanghai Metal Market yang tercatat sebesar 79,61 dolar AS per ton. “Itu kurang dari setengahnya,” kata anggota Komisi VII DPR RI dari F-PKS, Mulyanto. Menurut dia, Indonesia kian nelangsa karena royalti nikel yang rendah, tak adanya PPh badan, serta sekian banyak insentif lainnya, seperti tax holiday dll, yang membuat pemasukan buat negara menjadi tipis. Itu di luar kemudahan perusahaan China mendatangkan peralatan-mesin yang ditengarai bekas, mendatangkan tenaga kerja asing pada level buruh; dan berbagai kemudahan lainnya.
“Karenanya muncul pertanyaan, sebenarnya seberapa besar penerimaan negara dari program hilirisasi nikel ini?” kata Mulyanto, retoris. Ia menyebut angka Devisa Hasil ekspor (DHE) yang disebutkan menyentuh angka 33,81 miliar dollar AS atau setara dengan Rp506,13 triliun sepanjang tahun 2022. “Tetapi angka DHE itu kan larinya ke investor, bukan ke negara dan masyarakat. Lagi pula dana tersebut dalam bentuk dolar AS yang masih diparkir di luar negeri,”kata dia.
Yang paling ia cemaskan, menurut para ahli, cadangan nikel Indonesia tinggal tujuh tahun lagi. Waktu yang sempit. “Jadi harusnya SDA nikel ini dieman-eman,”kata dia.
Tentang semua hal tersebut, Pakar Hubungan Internasional, Prof Hikmahanto Juwana, memandang kelemahan Indonesia dalam bernegosiasi sebagai penyebabnya. Menurut Prof Hikmahanto, wajar saja bila China mengedepankan sekuat-kuatnya kepentingan nasional mereka. Bagaimanapun, kata Prof Hikmahanto, pemerintah China membutuhkan pangsa pasar untuk berbagai barang dan jasa, perlu penyerapan tenaga kerjanya yang tidak dapat diserap di dalam negeri, selain juga perlu sumber daya alam, karena tidak ingin mengeksploitasi sumber daya alamnya sendiri.
“Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada keikhlasan untuk menjadikan negara lain maju bersama, bahkan tidak mungkin ada keinginan memajukan negara lain yang nantinya akan menjadi pesaing. Jadi (Indonesia) bisa buntung kalau pemerintah tidak memiliki posisi tawar,”kata rektor Universitas Ahmad Yani, Bandung, itu. “Tapi akan untung bila pemerintah memainkan posisi tawar Indonesia yang sebenarnya luar biasa, yaitu kita memiliki pangsa pasar yang besar.”
Yang juga sulit dimengerti, eratnya hubungan Indonesia-China itu justru membuat Indonesia seolah tak berkutik manakala terjadi kerusakan alam yang parah di lokasi-lokasi penambangan nikel yang dilakukan perusahaan-perusahaan China. Sebagaimana diketahui, selain menggelontorkan dana besar dalam proyek KCJB, dalam proyek Kawasan Industri Morowali China telah menanamkan modal sebesar 1,63 miliar dollar AS, untuk membangun kawasan industri nikel di sana. Ada kerja sama antara Tsingshan Group, Delong Group dan kawasan industri PT Indonesia Morowali untuk membangun pabrik baja karbon di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah, dengan kapasitas 3,5 juta ton per tahun dan nilai investasi 980 juta dollar AS.
Selain itu, Tsingshan Group bersama Bintang Eight Group dan Morowali Industrial Park Indonesia bekerja sama membangun pembangkit listrik dengan kapasitas 700 megawatt dan nilai investasi 650 juta dollar AS. Belum lagi investasi China segede ‘gaban’ lainnnya di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), salah satu perusahaan bijih nikel terbesar di Morowali Utara, dengab nilai investasi mencapai Rp42,9 triliun.
Persoalannya, menurut peneliti CELIOS, Yeta Purnama, di balik tingginya investasi China di berbagai negara itu, China dinilai tidak mampu menciptakan investasi iklim yang sehat, seiring dengan minimnya komitmen untuk menggunakan energi bersih serta kecilnya kepedulian mereka terhadap lingkungan.
“Dalam konteks hilirisasi nikel atau smelter masih didominasi penggunaan PLTU batubara yang tingkat emisi karbonnya sangat membahayakan masyarakat sekitar lokasi smelter. Ini bertentangan dengan komitmen Presiden Xi untuk menghentikan seluruh investasi baru di pembangkit batubara di luar China,” kata Yeta. Begitulah, tampaknya bagi China, “Yang penting janji, bukan bukti.”
Rekannya di CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhmat, menunjuk salah satu megaproyek yang sangat tidak memperhatikan dampak terhadap sosial dan lingkungan itu adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara dan Harita Nickel di Pulau Obi. Menurut Zulfikar, proyek itu mengancam keanekaragaman hayati dan warga di sekitar tambang. Ia juga menyoroti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pegawainya yang kerap kali diabaikan.
Karena itu, seperti juga Prof Hikmahanto, senior policy advisor Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, menyarankan agar pemerintah Indonesia benar-benar selektif dalam memilih beragam proyek China. Bagaimanapun, menurut Dinna, ada sisi positif proyek OBOR China yang melibatkan banyak negara tersebut. “Diantaranya, membangun wilayah yang selama ini tidak menarik untuk investor,”kata Dinna. Menurut Dinna, itu memberi peluang baru untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama berpuluh tahun dianggap tidak menarik untuk investor. Karena project itu pula, kata dia, Indonesia punya ruang untuk membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur.
Namun memang, proyek OBOR China pun memiliki sekian banyak sisi negative. “China itu skemanya business to business, dengan minta garansi pemerintah,”kata Dinna.
Satu hal lagi, dan menurut kami itu sangat penting, pemerintah pun harus sadar bahwa tidak pada tempatnya pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam justru merugikan warga Indonesia dan masa depannya. Semata karena sifat “bucin” aparat pemerintah.
[dsy/ Diana Rizky Oktaviani/Vonita Betalia/Adi Mahardi/Haris Muda]
