Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran untuk pengadaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mengurai kemacetan.
Dia menekankan pembayaran untuk pengadaan teknologi AI jangan sampai berlebih seperti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang belanja barang dan jasa tahun 2021.
“Segala pengadaan di DKI Jakarta jangan sampai kemahalan. Selain kemahalan jangan sampai kelebihan bayar juga sampai ada temuan BPK,” kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Selain masalah anggaran, Justin juga mengkritisi efektivitas penggunaan teknologi AI dalam mengurangi kemacetan.
Menurut dia, kemacetan di DKI Jakarta tidak berkurang sama sekali sejak teknologi AI diterapkan pada April 2023. Seharusnya, kata Justin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan uji coba penerapan teknologi AI terlebih dahulu.
Setelah dilakukan uji coba, barulah pemprov melakukan evaluasi untuk menentukan layak atau tidaknya teknologi tersebut diterapkan di DKI Jakarta.
“Jadi sistem ini jangan hanya diadakan, tapi ‘output’ tidak jelas sehingga jadi pengeluaran sia-sia,” kata dia.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo juga menyebutkan, pemanfaatan teknologi AI yang sudah berjalan selama tiga bulan sejak April 2023, terpantau efektif mengurangi antrean kendaraan di sekitar 20 persimpangan.
Tahun ini, pihaknya menambah 40 simpang lagi yang akan dipasang AI sebagai upaya mengurangi kemacetan di DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran penambahan 40 teknologi AI tersebut sekitar Rp130 miliar.
