Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam memajukan bangsa, seperti hilirisasi industri.
“Ke depan saya kira bukan tentang siapa presidennya, yang paling penting menurut saya sanggup enggak (untuk) konsisten terhadap apa yang sudah kita mulai ini, berani enggak, ini butuh keberanian,” kata Jokowi dalam pertemuannya bersama sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/8/2023).
Sebagaimana dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi menilai bahwa keberanian dan konsistensi tersebut diperlukan karena tantangan dan tekanan yang dihadapi Indonesia ke depannya akan semakin meningkat.
“Nanti butuh yang ke depan karena tekanan-tekanannya menurut saya semakin berat, nyali, keberanian. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi itu saja sudah karena butuh daya tahan, butuh endurance,” kata dia.
Jokowi mengibaratkan pemimpin selanjutnya seperti presiden harus bisa berlari. Namun lari yang dimaksud Jokowi bukan sekedar lari pagi.
“Larinya jangan lari pagi. Kalau lari pagi mudah, harus lari maraton, kuncinya di endurance,” ucapnya.
Hilirisasi Industri Tantangan Pemimpin Selanjutnya
Jokowi menyebut bahwa kebijakan berani seperti hilirisasi industri akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ia menyebut tantangan tersebut dapat berdampak terhadap ekonomi nasional sehingga diperlukan konsistensi untuk mempertahankan kebijakan yang telah ada.
Kepala Negara memberi contoh saat Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memenangkan gugatan Uni Eropa soal keputusan Indonesia menyetop ekspor bijih nikel.
“Kita enggak akan berhenti meskipun digugat,” kata dia.
Presiden meyakini bahwa jika Indonesia bisa konsisten mempertahankan hilirisasi industri dalam beberapa tahun ke depan, maka Indonesia bisa menjadi negara maju.
“Hitungan saya, kalau kita konsisten terus seperti ini dalam kurun 15 tahun, tolong dihitung income per capita (pendapatan per kapita) kita akan naik berapa. Saya yakin di atas 10.000 dolar AS. Artinya sudah masuk ke (kategori) negara maju karena income per capita untuk negara maju kan biasanya di atas 11.000 dolar AS,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Ajat M Fajar
