Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sutarduga, menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang seharusnya turut cawe-cawe dalam Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.
“Kami menilai seorang Presiden memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini, ini kan pesta demokrasi di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya, baik itu kepada parpol, caleg, (maupun) capres,” kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
Menurut Eriko, Presiden dalam hal ini hanya ingin menjamin keamanan dan proses berlangsungnya Pemilu dapat berjalan dengan baik, agar tak ada masyarakat yang merasa terintimidasi.
“Nah Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik. Kedua, beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo kepada siapapun penerusnya nanti berjalan dengan baik,” jelasnya.
Lalu alasan ketiga, tambah dia, Jokowi ingin siapapun penerus dirinya dapat terpilih benar-benar melalui proses demokrasi. “Bahwa Presiden (ingin) nanti yang terpilih atau partai atau caleg yang terpilih itu benar-benar kehendak rakyat, beliau ingin menjamin itu,” kata dia.
“Kami menilai tiga hal itulah yang sebenarnya disampaikan beliau secara terperinci kemarin dengan pertemuan dengan para penggiat sosial media, untuk menjamin bahwa terjadinya pelaksanaan demokrasi ini berjalan dengan baik, seturut dengan aturannya, seperti itu,” lanjutnya.
Terkait cawe-cawe yang dilakukan Jokowi dikhawatirkan dapat melewati batas, Eriko menyebut bahwa semua hal saat ini tidak ada yang bisa dilakukan secara tertutup dari hadapan rakyat.
“Jadi di era demokrasi seperti sekarang, di era sosial media, di era keterbukaan, tidak mungkin ada lagi hal-hal yang bisa dikondisikan secara tertutup atau terjadi katakan proses ketidakadilan,” ucap Eriko.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa sejatinya Jokowi hanya ingin menyampaikan tiga hal tersebut kepada publik, terkait keterlibatan dalam hal cawe-cawe Pilpres. “Hanya tiga itu kok yang beliau inginkan, proses ini berjalan dengan baik, rakyat lah yang menjadi panglima,” ujarnya.
“Dan yang terpilih menjadi yang terbaik dan proses transisi bisa berjalan dengan baik, dari pemerintahan beliau kepada pemerintahan berikutnya,” tambah Eriko.
Sebelumnya, Jokowi mengakui akan melakukan cawe-cawe dalam politik. Namun, ia mengklaim bahwa hal ini dilakukannya demi kepentingan negara, agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ada transisi kepemimpinan.
“Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” tegas Jokowi saat menjamu sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).
Jokowi menyebut Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju, karena Indonesia hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi. “Beberapa negara yang lepas dari negara berkembang menjadi negara maju Korea Selatan, Taiwan, mereka bisa melompat. Indonesia bisa enggak menjadi negara maju?,” ujarnya.
Ia pun sempat menyinggung soal pergantian kepala negara pada Pemilu 2024 mendatang. Ia mengaku tak ingin penerusnya kelak justru menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. “Kepemimpinan itu jangan maju mundur. Siapa pun yang memimpin harus mengerti apa yang dikerjakan, mikro, makro, situasi global,” kata Jokowi.
Diana Rizky
