Jokowi Merasa Dikambinghitamkan, PKS: Jangan Khawatir, Santai saja

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yang menyebut dirinya merasa dikambinghitamkan soal verifikasi faktual yang mengakibatkan ada partai politik (parpol), tidak lolos jadi peserta Pemilu 2024.

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid mengatakan seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu terlalu reaktif atas tuduhan tersebut. Bila terlalu bereaksi, malah kian memperkuat dugaan adanya intervensi presiden dalam proses verifikasi faktual parpol.

“Presiden tidak perlu takut atau khawatir dengan hal tersebut. Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan, ya santai saja,” jelas Kholid kepada wartawan pada Kamis (22/12/2022).

Daripada sibuk urusi persiapan pemilu, sebaiknya Jokowi fokus saja dalam perannya sebagai presiden dan kepala negara. Mengingat, masih ada lebih dari satu tahun masa jabatannya. “Memang baiknya, presiden fokus menjalankan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak perlu disibukan urusan pencapresan,” ujarnya.

Jika terus ikut mencampuri urusan pemilu, tentu spekulasi publik soal dugaan adanya campur tangan pihak istana akan semakin menyengat. Kholid menyatakan, isu liar seperti ini jika tidak cepat diantisipasi, akan berpengaruh pada citra baik Jokowi di pengujung masa jabatannya.

Ia pun mengingatkan Jokowi untuk taat pada konstitusi, dengan demikian sudah saatnya mantan Wali Kota Solo itu untuk berhenti mengurusi soal pemilu, sebab urusan itu menjadi wewenangnya parpol.

“Desain konstitusi juga mengamanatkan partai politik yang punya hak dan wewenang dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi sudah sewajarnya pencapresan menjadi domain pimpinan partai,” tutupnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi saat memberikan pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Hanura menyampaikan bahwa pihak istana menjadi tertuduh, karena isu adanya kecurangan pada tahap verifikasi faktual partai politik. “Paling enak itu memang mengambinghitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” jelas Jokowi.

Dia menegaskan Istana tidak campur tangan dalam urusan KPU yang menurutnya independen. Isu kecurangan verifikasi parpol menjadi panas lantaran adanya narasi intervensi presiden.

“Itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu, tetapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” tambah Jokowi.

Diketahui, dari total 18 parpol yang mengikuti tahapan verifikasi faktual, sebanyak 17 partai politik dinyatakan lolos. Satu parpol yakni, Partai Ummat, dinyatakan tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

“Saya itu enggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100 persen urusannya KPU. Bukan urusan siapa-siapa, KPU itu independen. Jadi, tidak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, endak ada,” ucapnya.