Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu belakangan sedang keranjingan menebar dukungan ke sejumlah figur politik yang ingin maju jadi calon presiden (capres). Sikap ini menimbulkan kesan seolah Jokowi seperti sosok raja yang sedang ingin mewariskan jabatannya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai hal ini wajar jika pemimpin yang telah menjabat selama dua periode terkena sindrom kekuasaan atau power syndrome. Menurutnya, hal serupa pernah juga terjadi saat era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Saya kira bukan hanya pak Jokowi, pak SBY pun juga seperti itu. Dulu malah dalam tanda kutip tidak rela kan ketika Anas menjadi ketum Demokrat. Ini lah sindrom kekuasaan, saya kira memang ini yang sering kita kritik begitu, bahwa dukung mendukung boleh tetapi harus dilakukan secara proporsional dan bermartabat,” terang Adib kepada inilah.com saat dihubungi pada Senin (14/11/2022).
Dia mengingatkan pernyataan Jokowi yang selalu menyuarakan bahwa capres harus membawa gagasan. Adib pun meminta Jokowi untuk bersikap tegas demi demokrasi yang lebih baik, sekaligus menepis anggapan miring yang dialamatkan kepada mantan Walikota Solo itu.
“Apalagi beliau sering katakan capres yang membawa gagasan, membawa bangsa besar ini, itulah yang harusnya diketengahkan oleh pak Jokowi. Jangan simbol-simbol dukung mendukung seolah-olah memang tadi yang dikatakan, seperti raja yang ini mewariskan siapa yang menjadi subsesornya begitu,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Universitas Andalas Andri Rusta. Dia mengingatkan bahwa Indonesia bukan sebuah negara monarki, meski tak bisa dipungkiri bahwa Jokowi pasti punya keinginan tertentu sebagai sosok presiden.
“Karena Indonesia bukan negara monarki yang seperti ada raja lalu mewariskan jabatan yang dia mau ke orang-orang, tapi tentu sebagai seorang presiden dia tentu juga punya preferensi-preferensi atau keinginan-keinginan tertentu. Terutama untuk membangun dan melanjutkan fondasi-fondasi pembangunan yang sudah dibangunnya selama ini,” terang Andri.
Kendati demikian, dia nilai sah-sah saja jika Jokowi kemudian mengusulkan atau mencoba untuk menyiapkan calon sesuai keinginannya, tetapi tentu kembali pada mekanisme masyarakat dan parpol.
“Artinya sah-sah saja Jokowi mengintervensi dan kemudian mengusulkan atau mencoba menyiapkan calon yang sesuai menurut Jokowinya demi memimpin trah atau melanjutkan trah kekuasaannya, tapi juga tentu masyarakat punya mekanisme, parpol juga punya mekanisme untuk mendukung dan memberikan calon-calon yang terbaik untuk Indonesia di 2024,” pungkasnya.
