Deputi politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto mengaku telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertegas aturan debat capres dan cawapres. Hal ini dilakukan sebagai wujud evaluasi pihaknya terhadap dua debat sebelumnya.
“Kami sampaikan secara tertulis yang ini evaluasi kami tentang debat kedua, termasuk penggunaan singkatan, termasuk ketika Mas Gibran bertanya di luar topik,” kata Andi di Jakarta, dikutip Kamis (28/12/2023).
Andi menyebut evalusi ini perlu dillakukan agar kejadian calon wakil presiden 2, Gibran Rakabuming Raka, yang kerap kali melontarkan pertanyaan jebakan, tak terulang lagi. “Publik yang dirugikan karena kehilangan subtansi yang penting tentang ekonomi syariah,” ujar Andi.
Ia meminta kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara dapat lebih tegas menerapkan aturan dalam debat. Apalagi, KPU juga diharapkan dapat melarang adanya pertanyaan jebakan.
“Itu yang kami berusaha atasi, supaya debat 3, 4, dan 5 mendorong agar KPU memastikan paslon yang debat itu memberikan pertanyaan yang jelasnya-jelasnya tanpa bermaksud untuk lebih menonjolkan ketidaktahuan dari calon,” jelasnya.
Sebelumnya, pertanyaan seputar SGIE dilontarkan Gibran saat diberi kesempatan bertanya ke cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Gibran memulai pertanyaan dengan penegasan bahwa Cak Imin adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Oleh karenanya, Gibran yakin Cak Imin memahami masalah tersebut. “Bagaimana langkah Caik Imin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?” tanya Gibran.
Cak Imin yang memiliki waktu dua menit untuk menjawab lantas kebingungan. Ia menggunakan kesempatan pertama menjawab itu untuk bertanya kepada Gibran kepanjangan dari SGIE. Cak Imin mengaku bahwa dirinya tidak pernah mendengar istilah tersebut.
Menanggapi pertanyaan Cak Imin itu, Gibran kemudian menjelaskan bahwa Indonesia sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah. Sambil membaca contekan di kertas, ia lantas mengungkap bahwa SGIE adalah singkatan dari State of the Global Islamic Economy. “Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit. Terima kasih,” pungkas Gibran.
Sementara, anggota KPU RI August Mellaz menganggap pertanyaan singkatan yang diajukan kandidat ke kandidat lain sebagai sebuah preseden baru. Oleh karena itu, berkaca dari kejadian tersebut, KPU bakal meminta liaison officer (LO) atau naradamping tiap kandidat untuk memastikan tidak ada pertanyaan singkatan yang dilontarkan saat debat.
Apalagi, KPU telah memastikan seluruh pertanyaan dari tim panelis disusun dan dibacakan secara jelas oleh moderator saat ditanyakan ke kandidat. Kalaupun ada singkatan, KPU memastikan pertanyaan yang disusun panelis mendapat kepanjangannya.
Mellaz juga menyampaikan, jika pertanyaan singkatan keluar lagi pada debat berikutnya, moderator akan mengklarifikasi ke kandidat penanya tanpa mengurangi waktu menjawab kandidat yang ditanya.
“Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya, ambil peran ke sana tanpa mengurangi alokasi waktu yang dimiliki oleh calon presiden atau calon wakil presiden pada saat pelaksanaan debat berlangsung,” ucap Mellaz.
